BAGAIMANA PENYEDIA YANG LULUS EVALUASI DALAM SOROTAN MASALAH HUKUM

Kami dalam kegiatan evaluasi lelang/seleksi, ada penyedia yang memenuhi yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Namun penyedia tersebut di berbagai media disebut lagi diteliti atau dalam masalah hukum. Bagaimana tindakan kami ?

Silahkan diperhatikan :

Pasal 19 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut

k.      tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

Penjelasan: Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

n.      tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Penjelasan: Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Misalnya penyedia tersebut telah disidang di pengadilan tetapi belum ada keputusan pengadilan, maka dapat ditunjuk, sepanjang belum ada keputusan seperti :

a.    dalam pengawasan pengadilan,

b.    dinyatakan pailit,

c.    kegiatan usahanya sedang dihentikan dan/atau

d.   direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang dalam menjalani sanksi pidana

Karena mungkin kita tidak mengikuti kasusnya maka dapat diminta ke penyedia tersebut untuk membuat surat pernyataan.

Selanjutnya perlu dilihat juga mengenai informasi daftar hitam apakah penyedia tersebut tercantum dalam daftar hitam.

Dapat disimpulkan diperlukan adanya :

1.  surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa

2.  tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Bagaimana mengenai  jaminan pakta integritas ?

Sistem hukum di Indonesia masih menggunakan  asas “praduga tak bersalah”, sehingga misalnya mengenai pakta integritas berkaitan dengan pelelangan  yang diikuti, bukan berkait dengan tindakan hukum.

Dengan demikian ketika tidak ada keputusan pengadilan dan daftar hitam , maka penyedia masih dapat ditunjuk. Direkomendasikan evaluasi dilakukan lebih cermat/lebih teliti dan pelaksanaan kontrak dikendalikan dari awal dengan ketat, sehingga permasalahn di tempat lain tidak terulang di instansi kita.

Praduga Tak Bersalah atau "Presumption of Innocence" adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.