LKPP Terbitkan Perka Baru Soal Daftar Hitam

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan aturan baru soal daftar hitam. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berlaku mulai 1 September 2014 setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Perka Daftar Hitam bertujuan memberikan perlindungan dan pedoman bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk membentuk pengadaan yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud persaingan yang sehat antar penyedia.
Tahapan pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam meliputi:
(1)    PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan sanksi pencantuman daftar hitam kepada PA/KPA;
(2)    PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan pemberitahuan usulan sanksi pencantuman daftar hitam kepada penyedia ;
(3)    Penyedia dapat menyampaikan keberatan atas usulan sanksi;
(4)    APIP menindaklanjuti usulan penetapan/surat keberatan;
(5)    APIP melakukan pemeriksaan usulan terhadap usulan penetapan/surat keberatan;
(6)    PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam atau penolakan atas usulan penetapan daftar hitam;
(7)    PA/KPA mencantumkan penyedia dalam daftar hitam dan bersurat kepada LKPP untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional;
(8)    LKPP mencantumkan ke Daftar Hitam Nasional dan berlaku selama dua tahun setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan surat keputusan penetapan dan dokumen pendukung.
PA/KPA dapat membatalkan sanksi daftar hitam berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Selanjutnya PA/KPA mengajukan permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman penyedia  dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan.
Dengan penerbitan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 ini, maka Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Bagi penyedia yang masuk daftar hitam berdasarkan Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.
Peraturan mengenai daftar hitam bisa dilihat di
 http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_QRgwAOsaCtxwxirfEMiFDGErJQsjgoqT.pdf

Selanjutnya Saudara bila ada pertanyaan agar disampaikan ke  www.konsultasi.lkpp.go.id