Saturday, September 6, 2014

Pedoman Pembuktian Kualifikasi



Tulisan Vidi Januardani

Setelah melakukan evaluasi kualifikasi maka panitia harus melakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II bagian B.1.f angka 1), 2) dan 3) dinyatakan, bahwa Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang disyaratkan sejak awal dalam dokumen lelang  dengan mengundang yang memenuhi syarat kualifikasi yaitu 3 calon pemenang yang responsif yaitu calon pemenang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada - See more at: http://vidije.blogspot.com/2012/06/pembuktian-kualifikasi.html#sthash.Fi4hQ4bC.kzCr4sqY.dpuf

Hal yang harus dilakukan saat Pembuktian kualifikasi antara lain
  1. Pembuktian kualifikasi merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam setiap proses pelelangan terhadap calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2, sehingga mekanisme ini harus dilakukan oleh ULP/Panitia Pengadaan
  2. Cek yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi apakah pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau pegawai tetap dengan surat kuasa. Bilamana wakil perusahaan yang hadir pada pembuktian kualifikasi tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka perusahaan tersebut dinyatakan belum melakukan pembuktian kualifikasi. Jika dari kesepakatan direktur/kuasa dalam akte tidak datang juga panitia bisa menolak untuk pembuktian sampai batas waktu yang ditentukan jika tidak datang juga maka panitia bisa menggugurkan.
  3. Cek dokumen kualifikasi dan bandingkan dengan melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Bilamana terbukti tidak benar, maka peserta dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
  4. Penyedia memiliki kewajiban untuk memperlihatkan keaslian dokumen dan menyerahkan salinannya kepada ULP. Dalam hal dokumen  dimaksud tidak dapat ditunjukan pada waktu yang telah ditetapkan karena alasan yang dapat diterima, maka ULP dapat memberikan jadwal ulang pembuktian kualifikasi. Jadwal ulang pembuktian kualifikasi dimaksud ditetapkan oleh ULP. Penyedia yang tidak dapat membuktikan data kualifikasi yang telah disampaikan dalam dokumen penawaran dinyatakan gugur.
  5. Pada saat pembuktian kualifikasi, Penyedia dapat menyampaikan rekaman dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang disertai dengan alasan yang dapat diterima. Namun bilamana dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan data, maka Penyedia tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2). 
  6. Penyedia yang terbukti melakukan KKN dapat digugurkan pada tahap evaluasi setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi, sepanjang terdapat bukti/fakta yang kuat bahwa Penyedia tersebut melakukan pelanggaran hukum misalnya setelah dicek bahwa perusahaan dengan direksi atau pengurus yang sama ikut lelang pada satu pekerjaan yang sama.
  7. ULP dapat meminta penyedia menyampaikan dokumen lain yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi terrhadap data yang disampaikan pada dokumen penawaran, antara lain neraca keuangan. Dari hasil pembuktian kualifikasi dan verifikasi nyata dapat disampaikan bahwa penyedia tersebut memenuhi/tidak memenuhi ketentuan perijinan usaha. 
  8. ULP tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap Penyedia yang tidak dinyatakan sebagai pemenang ataupun pemenang cadangan. Penawaran terendah tidak selalu menjadi calon pemenang, jika tidak memenuhi persyaratan atau setelah dikoreksi penawarannya turun peringkat.
  9. Perhitungan banyaknya paket yang dapat dikerjakan oleh Penyedia dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi sebelum penetapan pemenang (SKP) bukan pada saat pendaftaran. Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.
  10. Pembuktian kualifikasi jasa konsultan badan usaha dilakukan sebelum pengumuman hasil kualifikasi atau penetapan short list. Dengan demikian bila terdapat calon penyedia yang lulus kualifikasi tetapi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi tanpa disertai alasan yang jelas, maka dapat digantikan dengan penyedia lain di luar urutan 1 sampai dengan 7 untuk seleksi umum, atau urutan 1 sampai dengan 5 untuk seleksi sederhana. Sepanjang penyedia dimaksud memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi yang ditetapkan. 
  11. Personil inti tidak perlu dihadirkan pada saat pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian kualifikasi ULP hanya membuktikan kemampuan dan kualifikasi penyedia dalam melakukan pekerjaan yang dikompetisikan. Bilamana penyedia tidak dapat menghadirkan personil tersebut pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PPK berdasarkan laporan konsultan pengawas dapat meminta penggantian personil inti sebagaimana persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan kontrak. Penyedia yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemutusan kontrak karena dikategorikan sebagai wanprestasi.
  12. Mengklarifikasi jaminan penawaran jika kurang dari 80% dari HPS, penyedia harus menaikan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS, apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
  13. Memasukan daftar hitam jika calon pemenang, calon pemenang cadangan I dan cadangan II tidak hadir dalam pembuktian dengan alasan yang tidak jelas pada pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya dan konstruksi dan panitia melakukan lelang ulang
  14. Memasukan daftar hitam jika calon pemenang, calon pemenang cadangan I dan cadangan II tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak jelas pada pekerjaan konsultan dan panitia melakukan lelang ulang.
  15.  
  16.  

7 comments:

  1. Pak Muji, dalam pembuktian kualifikasi Panitia melakukan kunjungan lapangan ke calon pemenang lelang sesuai alamat yang tertera dalam dokumen penawaran (juga dokumen pendukung lainnya, seperti TDP, SIUP dll), ternyata alamat yg tertera tersebut adalah rumah direktur perusahaan tersebut, sedangkan kegiatan perusahaan itu sendiri dilakukan di sebuah tempat lain/alamat yang berbeda dengan yg tercantum di dokumen penawaran (berbeda juga dengan TDP, SIUP dll). apakah hal ini termasuk pemberian data yang tidak benar? dan apakah hal ini bisa menggugurkan perusahaan tersebut sebagai peserta lelang?

    ReplyDelete
  2. Selamat sore Pak Muji, mohon pencerahannya, berkaitan dg point 4 diatas berapa lama waktu maksimal yang dapat diberikan oleh ULP untuk jadwal ulang pembuktian kualifikasi? Apabila calon pemenang tidak dapat memberikan dokumen asli/legalisir oleh pejabat yg berwenang, sebagaimana point 5, dan tidak juga hadir pada jadwal ulang pembuktian kualifikasi, selain digugurkan apakah penyedia ybs. juga dapat dianggap memenuhi kriteria dimasukkan daftar hitam? Mohon ketentuannya diatur dimana? Terima kasih.

    ReplyDelete
  3. Selamat Sore Pak Muji, mohon pencerahannya. Pada saat undangan pembuktian kualifikasi oleh Pokja ULP, pihak calon penyedia menyatakan tidak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang sehubungan saat ini masa mudik? langkah apa yang dapat dilakukan oleh pokja. (udangan hari selasa dan pembuktian hari rabu, pokja baru sempat membaca email calon penyedia pada kamis).Terima kasih

    ReplyDelete
  4. Aslm Pak.
    Bolehkah menggugurkan pemenang jasa konsultan pengawas pada saat klarifikasi?

    ReplyDelete
  5. Malem Pak Muji, mohon pencerahannya....
    Pihak Pokja ULP Tidak melakukan klarifikasi mengenai harga yg terkoreksi jauh berbeda dengan harga penawaran. selanjutnya tidak ada undangan melalui pesan masuk untuk pembuktian klasifikasi padahal CV kami termasuk dalam 3 calon pemenang dan harga penawaran kami yg terendah. terima kasih.

    ReplyDelete
  6. Met malem pak muji, mohon keadilan..
    Adakah aturan yang menjelaskan tata cara surat pemberitahuan undangan pembuktian kualifikasi (Jasa Konstruksi) karena kami sangat di rugikan dengan hal tersebut!
    Contoh Kasus : Undangan kami terima via email perusahaan tgl 25 jam 18.30 wib sedangkan kami di kasih waktu pembuktian tgl 26 sampai jam 15.00 wib di Banten. Tgl 24 kami ada pembuktian di Yogyakarta sehingga kami mengajukan permohonan pembuktian di mundurkan ke tgl 27..Dengan alasan dan bukti yang ada kami tidak diberikan kelonggaran oleh Pokja..akhirnya kami di gugurkan

    ReplyDelete
  7. Assalamualaikum pak muji, saya ingin bertanya tentang hasil evaluasi.
    jadi begini, pada evaluasi pertama perusahaan kami digugurkan dengan alasan tidak melampirkan salah satu surat pernyataan yang terdapat dalam dokumen pengadaan pekerjaan tersebut, sedangkan jelas kami ada melampirkannya, selanjutnya karena tidak puas kami menyanggah dan akhirnya sanggahan kami diterima.
    masalahnya, pada tahap evaluasi pertama pemenang pek tersebut adalah perusahaan dengan nomor urut 3, sedangkan kami no urut 2, untuk perusahaan no urut 1 gugur dikarenakan tidak membawa dokumen asli.
    diakrenakan kami telah menyanggah maka dilakukan evaluasi ulang dokumen penawaran peserta dan ternyata kami diundang untuk klarifikasi.
    pada saat klrifikasi ternyata yang jadi pemenang adalah perusahaan dengan no urut 1 yang jelas pada tahap evaluasi pertama telag gugur, sedangkan kami no urut ke 2 , dan no urut 3 yang sebelumnya pemenang menajdi pemenang cadangan.
    pertanyaanya apakah perusahaan no urut 1 tersebut yang telah gugur pada evaluasi pertama bisa dilakukan pembuktian kembali dan menjadi pemenang?
    jika ada apa dasar hukumnnya, jika tidak bagaimana menindaklanjuti hasil lelang tersebut? terima kasih banyak pak, kami menunggu hasil konfirmasi dari bapak.

    ReplyDelete