Monday, October 6, 2014

Harga Penawaran Penyedia Dibawah 80% dari HPS ( Okt 2014 )

Tulisan ini merupakan bagian dari buku "Pengantar Pengadaan Jasa Konstruksi dan Kontrak Jasa Konstruksi" yang ditulis oleh Mudjisantosa.

Dilakukan klarifikasi. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

(1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
(2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam
Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :
Evaluasi Harga
(1)   Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan  teknis.
(2)   Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang.

Penawaran yang terendah belum tentu menang, bila harganya tidak wajar.
Namun bila nilainya terendah dan responsif  maka akan ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.
Penawaran responsif adalah penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, penawaran tersebut dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dipertanggunjawabkan.  
Jika pokja ULP  merasa penawaran yang diajukan penyedia  harganya terlampau rendah dan tidak wajar, agar dilakukan penilaian kewajaran dengan  melakukan klarifikasi ke penyedia termasuk klarifikasi ke tempat usaha penyedia untuk  membuktikan bahwa  harga penawaran tidak wajar dengan memeriksa metode pelaksanaan, harga bahan dasar setempat, harga pabrikan, peralatan yang dimiliki, biaya operasional alat, bahan-bahan yang dimiliki (misal stok semen melimpah di gudang, dalam kondisi baik), surat-surat pasokan, upah tenaga kerja, dokumentasi pekerjaan sebelumnya  dan komponen penting lainnya. Penawaran tak wajar itu, bisa juga karena penyedia mempunyai metode pelaksanaan yang  lebih efisien atau penyedia mempunyai strategi dalam melakukan bisnisnya. 
Berdasar Permen  PU Nomer 14 tahun 2013
Bila mengacu kepada peraturan Menteri PU, suatu pebawaran dari penyedia diperlukan adanya AHS (Analisa Harga Satuan), sedangkan bila mengikuti prosedural Perpres 54 tidak disyaratkan dalam penawran adanya Analisa Harga Satuan.
Berdasar peraturan Menteri PU, klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% HPS, harus dilakukan dengan ketentuan:
Pasal 6c
(1)   Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
(2)   Pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi, untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan:
a.   Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar  meliputi  harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
b.  Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/ koefisien dari unsur  upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan ;
c.   Hasil penelitian butir a. dan butir b. digunakan untuk  menghitung harga satuan yang  dinilai wajar tanpa  memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan ; dan
d.  Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung  total harga penawaran yang dinilai wajar  dan dapat  dipertanggung jawabkan.
e.   Total harga  sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung  berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
(3)   Apabila  total  harga penawaran  yang diusulkan  lebih kecil dari hasil  evaluasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) , maka  harga  penawaran  dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.
(4)   Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS
.
(5)   Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Namun dalam hal dokumen pengadaannya mengikuti skema peraturan menteri pupr maka silakan dibaca juga

http://www.mudjisantosa.net/2016/09/harga-penawaran-penyedia-di-bawah-80.html


Selanjutnya bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id 

1 comment:

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Mia.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 JUTA) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com dan miss Sety yang saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia dia juga mendapat pinjaman dari Ibu Cynthia baru Anda juga dapat menghubungi dia melalui email nya: arissetymin@gmail.com Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

    ReplyDelete