pengadaan SEWA rumah / ruko / gedung untuk kantor

Agar   dibaca Peraturan LKPP 12  2018

Referensi :
Pengadaan itu tidak langsung dilakukan dengan lelang, pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan dan identifikasi penyedia.

Identifikasi kebutuhan ruang kantor seperti berapa meter persegi, ruang parkir, kebutuhan listrik, air, jarak dari pusat pemerintahan, kemudahan  pelayanan  dsb.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, dilakukan identifikasi penyedia yaitu apakah banyak ataukah hanya satu penyedia.
Ketika hanya tersedia satu penyedia, maka dilakukan dengan penunjukan langsung dan tetap dijaga kewajaran harganya. Kewajaran harga antara lain dilakukan dengan negosiasi

Ketika penyedianya banyak, dilanjutkan lagi dengan indentifikasi apakah penyedia orang perseorangan atau jasa persewaan.
Untuk Jakarta atau kota-kota besar sudah ada jasa persewaan dan juga penyedia orang perseorangan.

Bagaimana apakah pengadaan sewa rumah / ruko / gedung untuk kantor dilakukan dengan menggunakan SPSE ?

Ketika penyedianya adalah orang perseorangan maka tidak cocok dengan penggunaan LPSE, mengingat intensitasnya sebagai penyedia pemerintah mungkin hanya sekali saja atau jarang sekali.
Untuk keberhasilan pengadaan dengan peserta orang perseorangan agar dilakukan  dengan mengirim surat undangan dan atau mendatangi penyedia orang perseorangan tersebut.

Bila diperlukan penggunaan SPSE 4.2 dapat digunakan untuk merekam pengadaan secara E-penunjukan Lansung

Syarat penyedia orang perseorangan yaitu memiliki sertifikat dan IMB ( bukan ijin usaha ).

Kalau penyedianya, sudah tumbuh atau sudah biasa dengan penyedia jasa persewaan, maka penggunaan LPSE dapat didorong untuk penyedia jasa persewaan.

Pembayaran sewa bisa di bayar dimuka ?
Silakan klik ke
http://www.mudjisantosa.net/2017/10/tata-cara-pembayaran-apbn-sebelum.html

Dana Anggaran untuk  SEWA RUMAH !
Baca
http://www.mudjisantosa.net/2016/01/sewa-rumah.html