Sengketa Pemutusan kontrak dan sengketa prestasi pekerjaan kontrak

Penyedia jasa konstruksi setelah diberi kesempatan 50 hari tidak selesai maka PPK memutus secara sepihak dan menyuruh MK dan PPHP untuk menghitung progres yang dicapai sampai tanggal berakhirnya kontrak. Penyedia tidak terima dengan putusan tersebut dan tetap melaksanakan pekerjaan sampai  beberapa hari dan berkirim surat  kepada PPK untuk dilakukan penghitungan bersama yang hasilnya jelas berbeda dengan MK dan PPHP karena tanggal yang berbeda dengan kondisi progres yang berbeda pula. Bagaimana mensikapi hal ini dan apa dasar hukumnya? Bagaimana sikap yang dapat dilakukan oleh PPK, PPHP dan MK agar terhindar dari permasalahan hukum.

Dalam hal PPK bertahan sesuai hasil perhitungannya PPK dapat meminta penyedia untuk melakukan penagihan pembayaran dan dikenakan sanksi.

Dalam hal prestasi penyedia yang terakhir dapat diterima, maka pengenaaan denda s.d. tanggal penerimaan prestasinya, misal jika 56 hati maka dendanya adalah 56 hari.

Apa yang dilakukan PPK, terkait pemutusan kontrak, agar sesuai dengan ketentuan Perpres 54/ tahun 2010 beserta perubahannya, Pasal 93 ayat (1) huruf a.1. Dalam hal terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia maka sesuai ketentuan Pasal 94 Perpres 54/ tahun 2010 beserta perubahannya yaitu penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Bila mufakat tidak tercapai maka dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak yaitu melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau Pengadilan.

Seharusnya kontrak dikendalikan dengan adanya PCM, Surat Peringatan dan SCM, sehingga tidak perlu ada 50 hari dsb.