kontrak tahun jamak / multy years APBD

Perpres 54 tahun 2010

Pasal 52

(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran,

(3)     Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 54A

1.  Kegiatan tahun jamak  sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang- kurangnya:

a.  pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu- kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian  lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,  pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan  sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

2.  Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas  berdasarkan atas\      persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara  Kepala Daerah dan DPRD.

3.  Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun  jamak.

4.  Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:

          a. nama kegiatan;

          b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

          c. jumlah anggaran; dan

          d. alokasi anggaran per tahun.

5.  Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.