Biaya Pengelolaan Kegiatan untuk tim teknis, apakah harus dibayar 35% ?

( tulisan ini  dibuat sebelum  ada permen pupr  22 tahun 2018 silakan digunakan permen tersebut, antara lain biaya tim teknis pupr dianggarankan dari pupr? )

Dalam kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan ada 4 unsur pengeluaran anggaran yaitu untuk :

    1.     Konsultan Perencana

    2.   Pelaksanaan Konstruksi

    3.   Konsultan Pengawas

    4.   Administrasi umum atau Biaya Pengelolaan Kegiatan

Mengenai biaya administrasi umum atau biaya pengelolaan kegiatan dapat dibagi lagi menjadi :

a.   Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

b.   Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran, adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung Negara.

Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya

Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pertanyannya, apakah biaya untuk operasional unsur pengelola teknis dapat diberikan seluruhnya ke pengelola teknis atau tim teknis ?

Pengelola teknis atau tim teknis dibayar sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Misal output sebagai narasumber sesuai dengan standar biaya yang berlaku, biaya-biaya lain seperti perjalanan dinas sesuai dengan tarif resminya, dan biaya-biaya lain yang dibayar secara at cost ( sesuai dengan biaya resmi atau harga pasarnya).    Jadi tidak dibayar secara total 35% atau tidak diberikan semua sebagai haknya sebesar porsi 35 %.

Porsi 35% adalah batas alokasi untuk pendanaan pengelola teknis atau tim teknis yang merupakan bukan hak yang dapat diambil semuanya tanpa ada prestasi .

Pengerjaan untuk mencapai out put atau biaya-biaya yang muncul adalah berdasar instruksi atau permintaan dari pengguna anggaran seperti dari PPK. Bukan berdasar hak untuk memiliki alokasi anggaran kemudian dicarikan bukti-bukti pengeluarannya.

Referensi : Permen PU No, 45 tahun 2007