Apakah PPTK boleh menjadi pokja ULP/Pejabat Pengadaan ?

Bagaimana apakah boleh pokja ULP melakukan Rangkap Peran atau Rangkap Jabatan?

Dalam Perpres 70 tahun 2012 Pasal 17 ayat 7 sudah tertulis jelas mengenai pokja ULP tidak boleh merangkap tugas/jabatan untuk peran-peran tertentu. Namun banyak rangkap peran yang tidak dibahas dalam aturan tersebut, seperti :

Bolehlkah pokja ULP menjadi pejabat pengadaan ?

Bolehkah  pokja ULP menjadi PPHP ?

Bolehkah pokja ULP menjadi PPTK ?

Boleh tidaknya rangkap tugas tersebut dinilai dari etika pengadaan (Perpres 70 tahun 2012 pasal 6) yaitu  apakah akan menimbulkan pertentangan kepentingan.

Pokja ULP  menjadi Pejabat Pengadaan adalah tugas yang sifatnya sama sehingga bukan pertentangan kepentingan.

Pokja ULP yang memproses terpilihnya penyedia barang/jasa, bila nanti pokja ULP juga yang akan memeriksa, menerima dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ( PPHP) maka hal yersebut akan menimbulkan pertentangan kepentingan.

Demikian juga pokja ULP yang memproses terpilihnya penyedia barang/jasa, bila berperan ebagai PPTK yang melaksanakan proses penyelesaian pembayaran dari kontrak/SPK maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan. 

Perpres 70 tahun 2012 Pasal 17 ayat 7

Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

a.       PPK;

b.       Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c.       Bendahara; dan

d.       APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.