header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

PEMECAHAN PAKET PENGADAAN TIDAK SELALU DIHARAMKAN

Pengadaan meja kursi  senilai Rp. 350 juta
a. Meja Kursi Jati senilai Rp. 190 juta
b. Meja Kursi pabrikan senilai Rp. 170 juta

 Apakah pengadaan satu paket, mengingat ada di dalam satu kode rekening atau satu DPA ?



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (3) huruf b, dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Pemecahan paket harus berdasarkan alasan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Proses pemilihan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki spesifikasi teknis yang sama pada waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama harus dilakukan secara sekaligus. Namun demikian pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target Penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau karena perbedaan waktu pemakaian barang/jasa tersebut

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, bilamana sifat dan jenis pekerjaan untuk pengadaan meubelair dari jati membutuhkan desain khusus yang berbeda dengan meubelair pabrikan, maka proses pemilihan penyedia dilakukan dengan paket yang terpisah.

Berdasarkan nilai pemaketan, bila nilainya masing-masing dibawah Rp. 200 juta maka dilakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi harga.

Yang dilarang memecah paket adalah bila paket tersebut termasuk dalam kategori yang dilelangkan misal pengadaan meja kursi kayu jati Rp. 350 juta, kita pecah jadi dua paket sehingga tidak lelang, namun  bila dipecah dan dilelangkan maka hal tersebut juga boleh.

Ketidaktepatan dalam pemaketan, bukanlah suatu hal yang bersifat pidana, hanya cenderung kemungkinan akan pemborosan naggaran bila tidak tepat mencapai efisiensinya.

Perlu diingat sebagai pelaksana pengadaan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti menerima suap/ gratifikasi.

Post a Comment

4 Comments

  1. kami ada pekerjaan pembuatan WC pagu 200jt, pembuatan Gazebo 55 juta, dan pembuatan Baliho 35 jt,pekerjaan ini satu kegiatan, satu kode rekening dan satu lokasi kegiatan,,,boleh tidak diadakan dengan metode pengadaan langsung?
    mohon penjelasannya..

    ReplyDelete
  2. Kami ada pekerjaan fisik pembangunan aula kantor. Dilaksaakan secara bertahap(tahap I dan II), dimana tahap I dianggarkan dalam DPA Induk senilai 129juta, dan tahap II (lanjutan) dianggarkan dalam DPA perubahan senilai Rp.250juta.Pengadaannya menggunakan metode pengadaan langsung.Pertanyaan: Apakah pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara bertahap dalam tahun anggaran yang sama dikategorikan pemecahan paket? Apakah metofe pengadaan langsung untuk kegiatan diatas menyalahi aturan?Mohon penjelasan.

    ReplyDelete
  3. Selamat sore Pak, ada yang bertanya kepada kami, di SKPD tersebut ada pekerjaan pengadaan barang dengan seluruh item barang senilai Rp. 500 jt (pagu DPA), akan tetapi SKPD tersebut berencana akan melakukan pengadaan langsung dengan hanya sebagian item barang yang ada di DPA sehingga nilainya kurang dari Rp. 200 jt dengan alasan item barang yang lain tidak diperlukan untuk saat ini dan sisanya direncanakan akan dilakukan pengadaan pada Perubahan Anggaran, boleh kah hal tersebut dilakukan? apakah hal tersebut termasuk pembagian paket untuk menghindari lelang? mohon sekali penjelasan dan pencerahannya Pak..terima kasih

    ReplyDelete