Saturday, April 26, 2014

BUKU TANYA JAWAB LKPP 2012 dan 2013 ( Gratis )

buku pengadaan gratis...

BUKU TANYA JAWAB LKPP 2013

silahkan klik di


http://konsultasi.lkpp.go.id/uploads/artikel/artikel_20140102104400.pdf

untuk buku 2012

http://konsultasi.lkpp.go.id/#/artikel

12 comments:

  1. Pak, bagaimana cara pengadaan barang dan jasa untuk RS yang sudah BLUD, sumber uang dari pendapatan pasien , bukan dari APBN/D

    ReplyDelete
  2. Lebih baik tidak usah dilaksanakan sebelum anda berurusan dengan kejaksaan atau kepolisian....

    ReplyDelete
  3. ass, kami , akan menanyakan beberapa hal diantaranya : 1. bagaimana langkah yang harus di tempuh apabila, kontrak sudah mau berakhir, sementara pihak pengguna jasa belum menentukan lokasi pengganti kontrak sebelumnya, dan mohon apabila ada aturannya kami mohon di bantu untuk di lampirkan. 2. Bagaimana caranya dan langkah apa yang harus di tempuh untuk mendapatkan kembali password untuk e proc, sementara kami sudah melaporkan via email kepada admuser_eproc@pu.go.id tapi password yang diberikan masih juga belum bisa di pergunakan untuk akses ke e proc, terima kasih

    ReplyDelete
  4. Assalam. apabila Masa waktu pelaksanaan Kontrak telah berakhir dan PPK memebrikan kesempatan penyelesaian waktu selama 50 Hari, dan dimana perhitungan volume berdasarakan BA MC-Akhir terjadi perubahan volume pekerjaan. yang jadi pertanyaan saya apa bisa diadakan Addendum/Amandemen Kontrak untuk penyesuaian volume pekerjaan berdasarkan MC-Akhir sebagai dasar pembayaran volume yang terpasang dimasa pemberian kesempatan 50 Hari. apa bila bisa mohon referensinya. trima kasih

    ReplyDelete
  5. di sulawesi selatan beberapa ULP yg ada di kabupaten/kota pada aplikasi SPSE pengumuman pengadaan untuk paket 1.5Milyar pada syarat kualifikasi usaha mempersyaratakan usaha kecil dan Non kecil...dan rata2 pemenang adalah SIUP Non Kecil..apa dasar hukum mempersyaratkan usaha Non Kecil ikut di paket pekerjaan untuk usaha kecil..sementara pekerjaan ini untk pengadaan bahan makanan pasien

    ReplyDelete
  6. Ass, pak artikelnya blm di perbaharui ya pak, mengenai sertifikat masih perlu perpanjangan.

    ReplyDelete
  7. Ass. pak mudji, ini saya bertanya harapan saya, bapak berkenan menjawabnya.....
    Dalam Dokumen Lelang, 29.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
    sedangkan dalam pengisian data : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang
    digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;
    yang dimaksud mengirimkan data kami mengasumsikan bahwa penyedia jasa wajib mengapload/mengenskrifsi/memindai data-data yang dipersyaratkan,.....
    Bagaimana bila penyedia jasa blm terverifikasi dalam (SIKaP) tidak mengapload pindaian data tersebut, apakah kami pokja dapat menyatakan gugur evaluasi Administrsi atau gugur teknis, mohon penjelasannya terima kasih Pak Mudji.

    ReplyDelete
  8. ass. minta solusi,bagaimana apakah pokja bisa dapat merubah ketentuan pengunaan sub bidang yang dsyaratkan,,,
    misalkan didalam BOQ ada pekerjaan normalisasi sungai tetapi volume itu dari jumlah harga hanya 30% sedangkan pekerjaan utama adalah pekerjaan perbaikan pasangan batu jaringan irigasi , apakah bisa yang semula dengan sub bidang special galian tanah dan timbunan untuk dapat dirubah menjadi Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk
    Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan
    Prasarana Sumber Daya Air Lainnya

    ReplyDelete
  9. Tiket Pesawat Murah Online, dapatkan segera di SELL TIKET Klik disini:
    selltiket.com
    Booking di SELLTIKET.COM aja!!!
    CEPAT,….TEPAT,….DAN HARGA TERJANGKAU!!!

    Ingin usaha menjadi agen tiket pesawat??
    Yang memiliki potensi penghasilan tanpa batas.
    Bergabung segera di agen.selltiket.com

    INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :
    No handphone : 085365566333
    PIN : D2E26405

    Segera Mendaftar Sebelum Terlambat. !!!

    ReplyDelete
  10. selamat malam,,terima kasih atas penyediaan kesempatan untuk bisa tanya jawab, saya mau tanya sedikit mengenai proses denda keterlamatan pekerjaan fisik , jadi misalkan ada pekerjaan fisik nilainya 100 juta, 60 hari kalender. pada saat di hari ke 60. fisik cuman sampai 80%, jadi di Kontrak(syarat2 khusus kontrak) kami menyataakan Instruksi kepada penyedia"bila pekerjaan belum selesai pada saat mati kontrak, Maka akan dikenakan Denda sebesar 1/1000 x dari sisa Nilai pekerjaan yang Belum Selesai dikerjakan. dalam hitungan : 1/1000 x 20. juta(sisa 20%) x jumlah hari setiap keterlambatannya. Mohon untuk pencerahannya,apakah bisa kami menggunakan metoda seperti ini. Trimakasi sebelum nya.

    ReplyDelete
  11. Selamat sore Pak Muji...terima kasih sebelumnya Bapak menyediakan media untuk konsultasi....mohon pencerahan terkait pengadaan dan pemasangan lift. Dalam Perka LKPP No.19 tahun 2014, pasal 3 disebutkan Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang....dst. Pertanyaannya pak, pengadaan & pemasangan lift apakah termasuk pekerjaan konstruksi..? Trus jika pengawas menyampaikan laporan hasil Pengawasan Pekerjaan dengan memperhitungkan barang yg telah tersedia di lokasi (belum terpasang), bisa dianggab sebagai bagian dari kemajuan fisik pekerjaan, jika memperhatikan Perka LKPP tersebut...terima kasih

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete