Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi

Fakta Dilapangan Persoalan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sering diangkat ke ranah hukum, sudah banyak memakan korban disebabkan kurangnya pemahaman tentang periode terjadinya atau substansi atas kejadian kegagalan pada pekerjaan konstruksi itu sendiri sehingga keliru dalam penerapan hukumnya Ketika permasalahan penyelenggaraan konstruksi terjadi pada periode kontrak (belum diserah terimakan terakhir, FHO) seperti keruntuhan girder jembatan atau balok/lantai bangunan beton dlsbnya yang seharusnya diselesaikan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tetapi faktanya didakwa mendasarkan hukum pidana bahkan sering dikenakan tindak pidana khusus Tipikor 

Kegagalan konstruksi ditinjau dari sisi waktu periodenya pada masa kontrak yang diakibatkan karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. 

Kegagalan bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenya setelah pekerjaan konstruksi diserahterimakan untuk terakhir kalinya (FHO), bila ditinjau dari substansi pekerjaan maka kegagalan bangunan telah terjadi ketidak-fungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja; waktunya setelah FHO disebabkan tidak berfungsinya hasil pekerjaan konstruksi.

Kegagalan Bangunan Pasal 1 ayat 6 UU No18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. Pasal 34 PP No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mendefinisikan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia dan/atau Pengguna setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO, Final Hand Over) Kegagalan Konstruksi Pasal 31 PP No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa Juni 2013 

Ir Riad Horem Dipl HE, Bintaro Jaya Sektor 9