Warning pembayaran kontrak di akhir tahun

Warning
Sering di akhir tahun kontrak tidak selesai...

Ketika tdk selesai dan demi menyelamatkan anggaran.. prestasi kontrak dibuat 100persen dan dibayar 100 persen.
Faktanya prestasi tidak 100 persen.
Prestasi masih kurang dari 100 persen dan sedang diselesaikan.

Berita acara prestasi jangan dibuat tdk sesuai faktanya.
Ini sering dipermasalahkan oleh penegak hukum ( yang sebenarnya hanya masalah administrasi keuangan kalau diselesaikan,  tetapi kalo terbayar dan kontrak berhenti maka bisa menjadi tipikor ). Beberapa orang sudah terpenjara karena kasus yang berkaitan dengan pembayaran kontrak di akhir tahun.

PPK sebagai pengelola kontrak dihadapkan kepada situasi pilihan yaitu prestasi kontrak belum mencapai 100 persen , situasi ini kalau diputus kontrak pekerjaan konstruksi akan mangkrak. Selanjutnya bilamana diteruskan anggaran perlu direvisi di tahun anggaran berikutnya atau bahkan anggaran tidak tersedia lagi. Sehingga pilihannya anggaran di tarik semua ( di 100% ) dengan  faktanya pekerjaan belum selesai.

Jangan dibuat berita acara prestasi 100 persen kalo memang faktanya belum 100persen.

Jadi pilihannya.

PUTUS KONTRAK atau diselesaikan ?

Pertimbangannya apakah :
1. penyedia dinilai bisa menyelesaikan pekerjaan
2. Pembayaran dapat dilakukan di tahun anggaran berikutnya.

Untuk memutuskan agar melibatkan apip, tp4d dan dasar hukum terkait.

Bila pekerjaan akan diselesaikan,  buat saja berita acara prestasi sesuai faktanya di pembayaran terakhir di bulan desember 2017.

Terus sisa yang belum terbayar bagaimana ?
Usulkan di anggaran 2018 pembayarannya atau revisi anggaran 2018.
Ketika pembayaran dilakukan agar diaudit terlebih dahulu oleh inspektorat / bpkp.

#azas manfaat
#kena denda
# yang penting pengendalian kontrak

Misal
prestasi 87 persen
dibayar 100 persen
Tanpa ada jaminan pembayaran dari bank.
Pekerjaan masih dikerjakan.

Banyak yang berpendapat dari sisi hukum sebagai berikut :

Karena dianggap membuat laporan fiktif yang berakibat pengeluaran uang negara tidak semestinya & menguntungkan pihak lain, hampir semua unsur Tipikor terpenuhi antara lain : perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, ada kerugian negara, menguntungkan/memperkaya pihak lain bahkan dianggap persekongkolan. Sudah saatnya yang begini2 dibikin terang benderang
Keruwetan kontrak dan keuangan di akhir kontrak di akhir tahun anggaran ini seharusnya dicari benang merahnya, karena seharusnya korupsi bukan sekedar kesalahan yang alasan ppk untuk menyelamatkan kontrak dan anggaran.
Kalo di negara-negara lain..kasus demikian bukan tipikor kata teman saya.  Bertugas mengelola dimasa kritis harusnya di apresiasi sepanjang tidak ada mens rea yang terbukti.