Saturday, February 15, 2020

apa saja syarat pengadaan SEWA gedung atau sewa RUKO (rumah toko )?

Adakah ijin sebagai penyedia untuk sewa sewa ruko atau sewa ruangan atau sewa gedung ?

Dilakukan pengadaan sewa ruko atau gedung dengan pemilik perorangan atau pemilik badan usaha.
Dengan pemiliknya
Syarat yang tepat antara lain ( dapat diedit sesuai kebutuhan ):
1. memiliki IMB
2. lunas pembayaran Pajak Bumi Bangunan
3. melampirkan denah gedung, denah halaman, dan denah parkir
4. melampirkan pernyataan bebas banjir selama 5 tahun terakhir, diketahui pemda setempat
5. umur bangunan maksimal 10 tahun
6.  letak paling jauh 3 km dari pusat pemerintahan
7.  minimal terletak di jalan kabupaten
8. ada fasililitas listrik 10rb watt ( bukti tagihan listrik )
9. gedung bisa diakses 24 jam
10. mudah dijangkau oleh angkutan umum
11. memiliki genset ...
12. ada penangkal petir
13. air bersih baik dan saluran pembuangan air
14. luas bangunan  minimal 400 meter
15. memiliki CCTV
16. memiliki alat pemadam kebakaran gedung
17. tangga darurat
18. dsb yang diperlukan

Pengadaan merujuk pada PerLKPP 12 tahun 2018 tentang Pedoman PBJ Yang Dikecualikan. 

Bagaimana kalau sewa gedung melebihi nilai Rp 200juta ?
Merujuk kepada PerLKPP 12 2018

PERORANGAN BISA MENJADI PENYEDIA, TIDAK HARUS BADAN USAHA ?
Perorangan ada yang disyaratkan memiliki ijin usaha, tapi ada juga yang tidak perlu ijin usaha, tetapi kompeten atau bisa menyediakan barang dan jasa.
Perpres 16 tahun 2018
Pasal 1 angka 27.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pertanyaan :
TIDAK PUNYA NPWP
Kami akan sewa rumah toko senilai rp 120 juta .
Negosiasi berhasil di angka rp 100 juta.
Masalahnya pemilik nya tdk punya npwp dan tdk mau punya npwp.
Disarankan punya NPWP, namun dalam hal tidak memiliki, silakan menggunakan NPWP bendahara dan dikenakan PPh sebesar duakali lipat.

Menggunakan SPSE ? 
Bukan dilakukan secara tender, maka dilakukan pencatatan saja setelah mendapat penyedianya

Bisa dibayar dimuka ?

Silakan baca juga :



Untuk yang ingin memajukan sektor kesehatan.
Mari pengelola RSUD, Dinkes, Puskesmas , ULP atau UKPBJ atau para instruktur atau konsultan atau akademisi untuk menghadirinya. 





No comments:

Post a Comment