Saturday, March 9, 2013

Pengenaan Pajak dalam pekerjaan swakelola


Pekerjaan swakelola ada tiga model :

1.      Swakelola yang dilakukan oleh instansi sendiri
2.       Swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
3.       Swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat

Bagaimana pengenaan pajaknya ?

1.       Swakelola yang dilakukan oleh instansi sendiri
Untuk  Swakelola yang dilakukan oleh instansi sendiri :
-          pengenaan pajak seperti PPN bila ada belanja melebihi Rp. 1 juta rupiah,
-          PPh akan dikenakan bila ada belanja barang melebihi Rp. 2 juta rupiah
-          Pengenaan pajak honor dikenakan.

2.       Swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
Untuk  Swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain.
Penyaluran dana dari instansi sendiri ke instansi pemerintah lain tidak dikenakan PPN dan PPH tetapi instansi pemerintah lain bila menggunakan dana tersebut akan dilakukan :
-          pengenaan pajak seperti PPN akan terjadi bila ada belanja melebihi Rp. 1 juta rupiah,
-          PPh akan dikenakan bila ada belanja barang melebihi Rp. 2 juta rupiah
-          Pengenaan pajak honor dikenakan.

3.       Swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
Penyaluran dana dari instansi sendiri ke kelompok masyarakat  tidak dikenakan PPN dan PPH. Mengenai penggunaan dana oleh Kelompok masyarakat, menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat sendiri. Instansi pemerintah yang menyalurkan dana, tidak memiliki kewajiban sebagai wajib pungut pajak atas pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

7 comments:

  1. asss... pak
    pak saya ada konsultasi diforum pengadaan barang/jasa. diforum itu pendapat tentang pekerjaan swakelola berbeda beda mengenai pajak PPN dan PPH terhadap swakelola, ada mengatakan swakeloa tidak kena pajak, dan ada yg tidak. monon pendapat besertadasar hukumnya. trims

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Asslm
      Caranya dana swakelola ditransfer langsung full kepada Instansi Pemerintah Lain dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri (rekening resmi PTN). Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tercantum sebelumnya dalam RAB. Yang membayarkan pajak biasanya adalah Bendahara Pengeluaran pada PTN.

      Kalau dipotong dulu pajak, biasanya PTN kalau diaudit akan mencantumkan "Terhutang Pembayaran Kegiatan atau Pembayaran Kegiatan x Belum Dibayar oleh Instansi A, terhutang Rp ........ >.<"

      Delete
  3. Ass pak, saya mau tanya nih pak, lembaga PNPM yg melakukan pembangunan jalan secara swadaya, apakah bahan2 yang dibelanjakan masyarakat untuk pekerjaan itu dikenai pajak PPN ?? Atau pajak lain pak ?
    Mohon penjelasannya pak

    ReplyDelete
  4. Siang pak, saya mau tanya nih, lembaga PNPM yang melakukan pembangunan jalan secara swadaya, apakah bahan2 yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dikenai PPN ? Ataukah ada pajak lain yg timbul ?
    Mohon penjelasannya pak ....
    terimakasih ....

    ReplyDelete
  5. Pada prinsipnya PPN itu dipungut oleh wajib pungut yg dlm hal ini adl bendahara pemerintah, sedangkan pph 21 dipotong oleh pembayar gaji atau upah. Baik pemungut maupun pemotong hrs punya NPWP. Kasus PNPM, Krn pelaksananya masyarakat, mereka bukan wajib pungut jd tidak perlu mengenakan ppn, sedangkan utk pph 21 krn pelaksana di tk desa tdk berbadan hukum dan tdk berbadan NPWP, pph nya pun tdk perlu dipotong.

    ReplyDelete
    Replies
    1. program sanimas tahun ini dana berasal dari belanja barang, tetapi proses dilapangan adalah swakelola. Apaka masih dikenakan pajak juga, mohon informasinya

      Delete