Senin, 16 April 2012

PENGADAAN MAKAN MINUM UNTUK PEGAWAI


Sebelum pelaksanaan kegiatan, kita harus melakukan identifikasi kegiatan. Identifikasi untuk memperkirakan kegiatan makan minum yang sifatnya rutin dan kegiatan makan minum yang sifatnya tidak rutin. Identifikasi direalisasikan dalam Rencana Umum Pengadaan, dalam RUP dicantumkan  untuk kegiatan yang bersifat pelelangan atau yang bersifat pengadaan langsung. Misal ada anggaran makan minum Rp. 280  juta terdiri Rp. 160 juta dengan pelelangan dan Rp. 120 juta dengan pengadaan langsung (catatan karena jamuan makan minum tidak rutin)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (1), dinyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;
Pengadaan konsumsi bernilai diatas Rp100.000.000,00 dan sifatnya rutin seperti makan minum para pegawai dilakukan dengan pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi;
Bila kita melaksanakan pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikas dapat mencantumkan jenis-jenis menu dan penyajian yang diinginkan dalam Dokumen Pengadaan. Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan mengingat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayarannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan; 
Contoh memperkirakan nilai kontrak, ketemu harga satuan Rp.  15.000, pegawai 40 orang, pelaksanaan 250 hari kerja.
15.000 x 40 x 250 = Rp. 150 juta (Nilai kontrak).
Dibulan  Februari terlaksana   18 hari kerja x 40 orang x Rp. 15.000  maka dibulan Februari dibayar Rp. 10.800.000.
Sedangkan untuk pengadaan konsumsi yang sifatnya tidak rutin seperti jamuan makan untuk acara tertentu, dapat dilakukan dengan pengadaan langsung.

Bila semua pegawai sudah mendapat uang makan, maka tidak perlu diadakan lagi pengadaan makan minum untuk  pegawai. 


Selanjutnya kegiatan makan minum dapat diadakan untuk acara yang melibatkan tamu / undangan  dari luar instansi kita.

14 komentar:

  1. kalau makan minum kegiatan yang sifatnya rutin, akan tetapi pengadaan nya masih dibawah 100 juta, apakah diproses oleh pejabat pengadaan..? mohon tanggapan nya, terima kasih

    BalasHapus
  2. Balasan
    1. terima kasih atas tanggapannya pak, sangat membantu

      Hapus
  3. terdapat Belanja Makan Minum Pasien, Pegawai, Anggota Satuan Pol PP dan Pejabat Daerah yang masing-masing total nilainya selama 1 (satu) tahun anggaran lebih dari 100 juta rupiah.

    Dapatkah masing-masing paket pekerjaan tersebut dipecah menjadi per bulan atau per triwulan agar metode pemilihan dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung mengingat urgensinya memberi makan pasien, petugas piket/jaga.

    Mohon penjelasan dari LKPP mengenai dasar aturan pemaketan dan metode pemilihan yang sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, kita harus melakukan identifikasi kegiatan. Identifikasi untuk memperkirakan kegiatan makan minum yang sifatnya rutin dan kegiatan makan minum yang sifatnya tidak rutin.
      Kegiatan makan minum yang sifatnya rutin dan nilainya diatas Rp. 100 juta maka harus dilelangkan, meskipun waktunya di berbagai bulan yang acak. Sedangkan kegiatan makan minum yang sifatnya tidak rutin, dilakukan dengan pengadaan langsung, meskipun nilainya bila ditotal diatas Rp. 100 juta.

      Hapus
    2. Barangkali admin bisa menunjukkan pasal/ayat yang menjadi dasar keharusan lelang untuk kegiatan RUTIN di atas 100 juta, dan penggunaaan pengadaan langsung untuk kegiatan NON RUTIN walaupun nilainya DI ATAS 100 juta, seperti di tulis di atas?

      Hapus
    3. Mengenai pasal keharusan lelang untuk diatas Rp. 100 juta bisa disearch di Pepres 54, sedangkan untuk nilai pengadaan yang di atas seratus juta berdasar pasal-pasal mengenai pemaketan serta prinsip efesien dan efektif

      Hapus
  4. Bapak Admin, kami menghadapi masalah yang terjadi tiap tahun:

    Kami menganggarkan dana untuk pakan ternak yang tersebar di beberapa UPT Pembibitan Ternak di daerah (sapi, kambing, kelinci, ayam, bebek, dg populasi masing-masing sapi 50an, kambing 300an, kelinci 500an, ayam 3000an, bebek 3000an). Kami kesulitan dg pengadaan pakan tiap tahunnya, karena pakan dibutuhkan tiap hari sejak 1 Januari s.d. 31 Desember tiap tahun, termasuk hari libur. besaran pakan, selalu lebih dari 100 juta. Seandainya menggunakan pelelangan, kendalanya adalah penyelesaian proses lelang bisa sampai 3 bulan, dan berpotensi (dan memang selalu kejadian) terjadi krisis pakan dari Januari s.d. Maret. Sedangkan menggunakan metode pengadaan langsung, seolah-olah melanggar ketentuan keharusan lelang untuk nilai di atas 100 juta.

    Kira-kira, adakah cara untuk memecahkan masalah tersebut secara aman (sesuai dg aturan), tanpa mengorbankan ternak yang jadi lokus utama kegiatan pembibitan di UPT tersebut?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf saya bukan admin LKPP, pendapat saya disini adalah pendapat pribadi.
      Saran saya pelelangan agar sebelum tahun anggaran.
      Sedangkan bila masih belum terpilihnya penyedia melalui pelelangan dapat dilakukan penunjukan langsung dengan kewajaran harga.
      Selanjutnya bila ingin jawaban dari LKPP silahkan menulis pertanyaan di www.konsultasi.lkpp.go.id

      Hapus
    2. Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

      Hapus
  5. mohon masukan admin
    apakah Nilai Pagu Paket dan Nilai HPS Paket harus ada selisih?
    jika selisih mencapai Milyaran rupiah merupakan angka kewajaran?
    mohon masukannya admin

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tidak ada keharusan.
      Silahkan baca, di bolg ini tulisan2 lainnya mengenai HPS

      Hapus
    2. Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

      Hapus
  6. Pak Mudjisantosa yg Baik, Sy Mau tanya gimana kalo belanja makan minum harian pegawai itu diatas 200 jt untuk 12 bulan apakah bisa diadakan pengadaan langsung atau harus lelang? sedangkan kalo dilelang kan memerlukan waktu yang agak lama. mohon infonya?

    BalasHapus