Sanksi men- sub kontrak -an

Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Pelanggaran atas ketentuan ini Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Ada pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 1 miliar, untuk suatu item pekerjaan senilai Rp. 960 juta di kontrak  yang disubkontrakan senilai Rp. 900 juta tanpa sepengetahuan PPK.

Berdasar kontraknya tidak disebutkan sanksi mengenai dalam hal dilakukan subkontrak. Maka penyedia dapat dikenakan sanksi yaitu Perusahaan dan nama orang yang tandatangan dimasukan ke dalam daftar hitam serta untuk membayar selisih harga kontrak  dengan harga subkontrak.  Hal tersebut mengacu bila terjadi pembayaran untuk suatu item kontrak yang disubkontrakan yang dibayar dari subkontrak adalah nilai harga di kontrak yang disubkontrakan. Contoh Rp 960 juta - 900 juta = 60 juta

Sebagaimana disebut dalam pasal   89 ayat 3

Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya