Analisa Kerugian negara dari auditor, atas kerugian negara dari pelaksana pengadaan

Suatu pengadaan generator listrik senilai Rp. 1,3 miliar telah dilakukan dengan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dilakukan atas dasar SK Bupati agar Kantor Pemkab cepat terpenuhi adanya listrik.

Berdasarkan penelitian aparat penegak hukum, hal ini melanggar Perpres Pengadaan, yang seharusnya dilakukan dengan pelelangan dan bukan penunjukan langsung karena darurat, karena listrik tidak mati selamanya.

Kemudian dihitung mengenai kerugian negara, yaitu ditelusuri dari pabriknya yang menjual sebesar Rp. 1 miliar kepada pabrik kelapa sawit.

Dengan demikian ada kerugian negara sebesar Rp. 300 juta.

Tanggapan:

Kepala daerah adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kemajuan daerah. Jangan biarkan suatu kantor, suatu hari tiba-tiba listriknya mati, tidak bisa melayani masyarakat atau tidak bisa berkinerja karena gara-gara proses pengadaan. Karena pengadan generator listrik belum tersedia.

Kepala daerah dapat segera memutuskan bila tidak tersedia generator listrik, untuk memerintahkan penunjukan langsung, yang tentunya dengan tidak menyebut nama suatu penyedia (dan tidak terima gratifikasi), maka proses penunjukan langsung diproses oleh PPK dan panitia pengadaan (pokja ULP).

Proses penunjukan langsung dilakukan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Bagaimana bila pengadaan tersebut bukan hal yang mendesak, misal sudah ada generator listrik, dilakukan pengadaan lagi sebagai alat cadangan.

Bila sifatnya tidak mendesak, seharusnya dilakukan dengan pelelangan.

Bagaimana bila pelelangan namun dilakukan penunjukan langsung, apakah hal demikian suatu tindakan pidana ?   

Dalam hal itu bukan kesengajaan dengan niatan jahat,  maka ini adalah pilihan proses pengadaan yang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara.

Apakah kesalahan hukum administrasi negara yang tidak diiringi dengan suap dan fiktif,  dan ada kerugian negara, dapat diproses hukum ?

Hukum administrasi negara, bila dilakukan dan ada kesalahan maka ya sanksi administrasi.

Mengenai kerugian negara agar dicermati yaitu harga pembayaran kontrak dengan harga wajarnya dan dalam levelnya.

Misalkan barang yang dibayar tersebut, sudah diterima dan dapat dimanfaatkan.

Misalnya telah dibayar Rp. 1.3 miliar.

Berapa harga wajarnya ?

Harga wajarnya adalah ketika penyedia dalam level yang sama menjual berapa ke instansi pemerintah ? 

Bila tidak bisa maka dihitung dari penyedia level atasnya dengan level penyedia yang memasok ke kantor kita.

Berdasarkan audit tadi sebagai berikut

	Pengadaan pemerintah	Pengadaan swasta
Level 1. pabrikan	Harga dipabrikan Rp 1 miliar	Harga dipabrikan Rp 1 miliar Dijual pabrik sawit Rp 1 miliar
Level 2. penyedia	Penyedia menjual ke pemerintah Rp. 1.3 miliar

Agar diperhatikan disini, untuk pemerintah ada  2 level, sedangkan data pembanding ada satu level, berarti ada ketidaksetaraan. Jadi tidak bisa dinilai bahwa telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 300 juta.

Bila sulit menemukan perhitungan maka dapat dibuat analisa biaya perolehan yaitu Rp. harga beli + keuntungan + PPN 10% = 1.000+ 150 + 115 = 1.265

Kerugian negara = Realisasi pembayaran – harga wajar = 1.300-1.265 = 35 juta.

Kalau kerugian negara hanya Rp. 35 juta dilakukan sidang di pengadilan, maka negara akan lebih tekor lagi, jangan-jangan biaya sidang akan lebih besar dari itu.

Diminta setor saja penyedianya.

Jangan sampai kita menyalahkan orang lain dalam proses pengadaan, sementara instansi kita sendiri juga tidak sempurna melakukan pengadaan. 

Sekali lagi pengadaan barang/jasa adalah pilihan-pilihan prosedural.

Tidak korupsi ya jangan diproses hukum diluar hukum administrasi negara.