Saturday, March 12, 2016

Pengadaan dengan katalog LKPP

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Penyedia catalog
a.      Produsen
b.      Distributor tunggal
c.      Agregator

      Contoh agregator seperti online shop, ayo.klik dan semoga akan tambah lagi penyedia agregator.

      Penyedia catalog ditunjuk berdasarkan hasil pelelangan, bila speknya sama.  Dalam hal spek berbeda di antara penyedia maka dilakukan penunjukan langsung.

      Penyedia catalog tersebut melakukan kontrak payung dengan LKPP.
Penyedia yang melakuka proses katalog ke LKPP tidak dipungut biaya.
Ini untuk menjadi perhatian bagi penyedia untuk tidak tertipu dengan pihak yang memanfaatkan proses ini. 

Dasar Hukum pengadaan dengan catalog :

Perpres 54 tahun 2010, yang telah diperbarui dengan Perpres 35 tahun 2011, Perpres 70 tahun 2012, Perpres 172  tahun 2014 dan Perpres 4 tahun 2015
Pada  pasal 110

Peraturan lain yaitu
a.      Perka 14 tahun2015

Pemroses pengadaan katalog
E-Purchasing dilaksanakan oleh
Pejabat Pengadaan/
PPK atau
pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi.

Pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan katalog tidak dibatasi s,d 200 juta,
Demikian juga pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi.untuk melakukan proses pengadaan katalog tidak dibatasi s,d 200 juta. 

Pejabat/ pegawai yang melakukan proses pengadaan katalog tidak diwajibkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa, mengingat pengadaan katalog seperti proses pembelian biasa saja.

Pengguna atau user dapat meminta diproses, dengan menyebut merek tertentu.

Alamat web katalog : https://e-katalog.lkpp.go.id

Harga dalam katalog sudah merupakan HPS, namun demikian dapat diperbandingkan dengan informasi lain untuk memperoleh negosiasi harga.

Hasil negosiasi harga merupakan nilai pengurang harga, yang merupakan penghematan anggaran.

Harga yang disepakati agar dipastikan sudah termasuk biaya pengiriman dsb atau tidak, sehingga perlu dilakukan pembicaraan lagi, yang nantinya merupakan biaya terpisah. Biaya tambahan ini agar memperhatikan kewajaran harga.

Bahkan bisa terjadi untuk daerah dan barang tertentu, biaya pengiriman bisa lebih besar daripada harga barang katalog.

Pengadaan dengan katalog dilakukan negosiasi harga atau tidak ada negosiasi.
Dalam hal aplikasi meminta negosiasi harga maka dilakukan negosiasi harga.

Negosiasi harga memperhatikan nilai pengadaan, volume, masa pengiriman dsb.

Dalam hal tidak berhasil melakukan negosiasi harga, risiko ada di penyedia sesuai kontrak payungnya.

Misal sanksi sbb “penyedia akan dikenakan sanksi bila menjual kepada pihak lain di luar pemerintahm sebesar 5x lipat dari selisih harga”.

Dalam hal aplikasi tidak ada negosiasi, maka langsung saja dilakukan transaksi seperti untuk pengadaan obat.

Pengadaan dengan katalog dilakukan dengan perikatan, kemudian kirim barang/penggunaan jasa (bukan kirim uang dulu kemudian kirim barang/penggunaan jasa).

Perikatan dengan katalog tidak memerlukan jaminan pelaksanaan

Barang yang dikirim, diperiksa, bila sesuai diproses untuk dilakukan pembayaran.
Pembayaran dipotong PPN dan PPh.

Dokumen perikatan/surat pesanan sudah tersedia di aplikasi, dokumen tersebut dapat diedit sesuai kebutuhannya.

Dalam melakukan proses, untuk batasan waktu respon penyedia secara umum tidak ada, kecuali untuk respon pengadaan obat adalah 3 s.d. 7 hari dan  untuk online shop 3 hari.

Bagaimana barang/jasa ada di catalog tetapi  penyedia katalognya yang tidak sanggup, lama dsb . Silahkan baca SE LKPP No 3 tahun 2015

Penyedia katalog telah dilakukan kualifikasi oleh lkpp sehingga satker / skpd ( atau bagian keuangan) tidak perlu minta data kualifikasi lagi

Progres katalog di tahun anggaran 2015
Kategori produk katalog  34
Jumlah penyedia katalog  529
Jumlah item katalog  41.000
Nilai transaksi katalog  Rp 31 triliun
Jumlah paket katalog 76.562


Sekarang pemerintah daerah dapat mengembangkan katalog lokal.
Pemda yang sedang memproses katalog lokal adalah kabupaten Badung Bali, Belitung Timur, Maros sulsel.

14 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. bagaimana jika barang tidak terdapat dalam e-katalog namun barang tercantum di Webnya (ex. Bhineka.com) apakah kami tetap dapat melakukan e-purchase?

    ReplyDelete
  3. Mohon petunjuknya pak, bagaimana dengan Pengadaan Sewa kendaraan Roda 4 yang nilainya 200 jt keatas, apakah dapat di pesan lewat E-Katalog???? Bagaimana jikalau di daftar E-Katalog tersebut jumlah Penyedia hanya 1 (satu), apakah itu tidak dianggap sebagai memihak kepada salah satu calon rekanan, padahal seandainya Lelang Sederhana kemungkinan Perusahaan yang akan ikut itu banyak???? Mohon petunjuknya.

    ReplyDelete
  4. Mohon petunjuknya pak, bagaimana dengan Pengadaan Sewa kendaraan Roda 4 yang nilainya 200 jt keatas, apakah dapat di pesan lewat E-Katalog???? Bagaimana jikalau di daftar E-Katalog tersebut jumlah Penyedia hanya 1 (satu), apakah itu tidak dianggap sebagai memihak kepada salah satu calon rekanan, padahal seandainya Lelang Sederhana kemungkinan Perusahaan yang akan ikut itu banyak???? Mohon petunjuknya.

    ReplyDelete
  5. Mohon Petunjuk Pak, saya melihat daftar produk di EKatalog di Tata Lingkungan/Incinerator, hanya ada 1 penyedia, bila hanya ada 1 penyedia, sementara sekarang seluruh RS pemerintah diwajibkan membeli produk ini melalui ekatalog, maka seluruh RS tersebut hanya bisa membeli kepda a1 penyedia ini, dan tidak mempunyai pilihan lain sebagai pembanding kualitas produk? Apakah ini sama saja dengan monopoli dagang? Saya pernah datang ke LKPP untuk mendaftarkan produk saya di LKPP EKatalog, tetapi jawabannya adalah menunggu pembukaan penawaran yang entah kapan, sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini pun belum ada lampu hijau untuk pembukaan penawaran produk ini. RS pemerintah di seluruh Indonesia banyak Pak, dan bayangkan saja bila semua harus membeli lewat EKatalog, sementara hanya 1 satu penyedia saja, nah berarti menutup kemungkinan penyedia lain yang tidak terdaftar di ekatalog akan kehilangan pasar nya karena tersedot oleh 1 penyedia tersebut melalui Ekatalog LKPP. Dalam LPSE kita tidak menjurus kepada 1 produk, katanya itu adalah KKN, tapi apakah dengan hanya menayangkan 1 penyedia di LKPP dan membatasi kesempatan kepada penyedia lain melalui proses yang terkesan alot dan tidak diperhatikan untuk penyedia lain, dan penyedia lain harus menunggu tanpa kepastian ini sama saja dengan KKN yang justru dilakukan oleh pihak LKPP sendiri sebagai wadah pemerintah? Apakah dalam menayangkan 1 produk itu seharusnya pihak LKPP mengevaluasi ulang, apakah ada penyedia lain yang berminat untuk menayangkan produk yang sama atau tidak, bila tidak ada, tetapi banyak peminatnya apakah tidak seharusnya dibuka kesempatan kepada penyedia lain untuk segera memasukkan penawaran harga dengan segera pula LKPP membuka pengumuman pembukaan penawaran harga? karena sudah 3 bulan kami menunggu tak kunjung ada pembukaan penawaran itu Sangat sedih bila hal ini terjadi terlalu lama berapa banyak RS yang akan dengan terpaksa membeli incinerator HARUS kepada 1 penyedia tersebut sementara masih banyak penyedia lain diluar sana yang mempunyai kualitas alat yang lebih baik dan berkualitas. Tetapi harus dengan terpaksa mengikuti aturan pemerintah bahwa bila sudah ada produk yang sama yang ditayangkan di EKatalog, membeli produk harus melalui payung ini. Dan sudah bisa ditebak para calon pembeli akan membeli kepada perusahaan/penyedia mana. Yaitu yang terdaftar di EKatalog LKPP, dan hanya 1 penyedia. Kami hanya gigit jari akhirnya, kesempatan hilang begitu saja. Mohon untuk dipertibangakn dan disampaikan kepada pihak LKPP

    ReplyDelete
  6. salam kenal pak, mohon petunjuk,
    Bagaimana cara pengadaan barang alkes dengan nilai Rp. 146 juta melalui e katalok, dan siapa yang menandatangani kontraknya. terima kasih, pak
    Nora supratiwi

    ReplyDelete
  7. Salam Kenal Pak.

    Mohon petunjuk mengenai SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
    PENGUSULAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.
    Sepertinya "keran" pendaftaran dari penyedia ditutup sampai batas waktu yg tidak ditentukan. Masalahnya adalah ada produk (milik kompetitor) yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu dan menjadi penyedia yang memonopoli penyedian produk dengan dalih telah masuk di E katalog.
    Padahal kami bisa menyediakan dengan harga lebih ekonomis, bukankah hal ini negara ada potensi dirugikan?
    Kami tidak bisa mendaftarkan produk dan harus menunggu permintaan produk dari K/L/D/I. Padahal proses seperti ini jauh lebih memakan waktu.
    Kasus ini sama seperti beberapa kasus yang disampaikan oleh penanya sebelumnya. Hasil konsultasi dengan LKPP disebutkan pendaftaran barang oleh penyedia dihentikan per 1 april karena 87% barang yang didaftarkan di LKPP tidak digunakan oleh Pemerintah.
    Namun karena hal ini pula maka penyedia baru tidak bisa masuk dan mendaftarkan diri? hanya menunggu adanya permintaan dari K/L/D/I ?
    TIDAK ADIL........!!!!

    Terima kasih

    ReplyDelete
  8. Pak seharusnya lkpp lebih bijak dengan menstandart harga bukan merekomendasikan penyedia
    Monopoli pak
    Efeknya pengusaha kecil mati total

    ReplyDelete
  9. Pak seharusnya lkpp lebih bijak dengan menstandart harga bukan merekomendasikan penyedia
    Monopoli pak
    Efeknya pengusaha kecil mati total

    ReplyDelete
  10. Pak seharusnya lkpp lebih bijak dengan menstandart harga bukan merekomendasikan penyedia
    Monopoli pak
    Efeknya pengusaha kecil mati total

    ReplyDelete
  11. Selagi pengusaha kecil sanggup menawarkan harga lebih rendah dari bhineka dan dapat di pertanggung jawabkan kenapa mesti harus ke bhineka pak

    ReplyDelete
  12. Selagi pengusaha kecil sanggup menawarkan harga lebih rendah dari bhineka dan dapat di pertanggung jawabkan kenapa mesti harus ke bhineka pak

    ReplyDelete
  13. LKPP dibentuk hanya akal2an saja utk melegalkan korupsi, LKPP tdk bersih kok, apalagi ketua KPK sekrg berasal dari LKPP, sy ingin lihat berani gak KPK membersihkan tikus2 pembobol uang negara.
    Gak heran kl yg disampaikan oleh rekan dari Pratama Pancanusantara bahwa ada oknum LKPP yg sengaja hanya mengunggulkan satu perusahaan penyedia dgn menghalangi masuknya perusahaan yg lain yg notabene produknya lbh bagus dgn harga yg lbh compotitive. Dgn berbagai dalil "belum ada pembukaan pendaftaran", atau apalah alasannya.Apalagi penilaian perusahaan tsb utk tayang sgt sarat dgn kepentingan.
    Pembentukan LKPP tdk sesuai dgn azas keadilan,persaingan sehat dan blm maksimal menyelamatkan uang negara, hanya memindahkan korupsi ke kantong2 oknum LKPP.
    Gimana pak ketua KPK, kpn bs menunjukkan bhw "tidak tebang pilih", mengingat LKPP tempat bpk berkarya sblm bpk pindah ke KPK
    Untuk ketua LKPP sekrg, ganti semua org2 lama. cari yg betul2 bersih dan perketat pengontrolan.kl memang anda mau menyelamatkan LKPP yg dibentuk atas dasar amanat undang2. sy bs dikonfirmasi atas yg sy tulis ini, sy dpt pengakuan yg tdk disengaja dari salah satu direksi perusahaan yg tayang di e-katalog utk product IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

    ReplyDelete
  14. Apakah semua pengadaan barang/jasa di pemerintah harus melalui e-katalog LKPP? Tlng dasar hukum yg mengatur keharusan tsb?

    ReplyDelete