header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

Wanprestasi Jangan Dipandang sebagai Korupsi ?

February 25, 2017
Silakan baca
http://www.jawapos.com/read/2017/02/13/109271/wanprestasi-jangan-dipandang-sebagai-korupsi


AI :
Saya setuju dalam kasus Dasep tidak tepat dijatuhi hukuman atas pidana wanprestasi yg didasarkan pada P 54/2010, krn anggaran yg digunakan adalah CSR dr 3 BUMN dan tidak ada unsur dana apbn/d atau PHLN. Namun demikian kita tidak bisa men judge putusan pengadilan tanpa melihat konstruksi surat dakwaan dan bukti persidangan shg putusan hakim, apalagi sdh dikuatkan sampai tingkat MA.
Btw saya tidak setuju meng generalisir wan prestasi dalam pek konstruksi bukan Kerugian Negara dan oleh karenanya bukan peristiwa pidana tapi approaching sbg perdata. 

Seperti contoh kasus kalau kontraknya nyata2 disebutkan outputnya 10 dan hanya bisa selesai 4, tapi uangnya di serap semua untuk 10 mobil tanpa ada addendum penyesuaian/variations of contract dan tidak ada laporan2 progres yg disetujui para pihak atau si X secara sengaja tidak membuat laporan atas progres pekerjaannya kemudian menyerap semua keuangan u 10 mobil, ya saya pikir memang ada hak yg lebih yg dinikmati oleh si X. Bisa menjadi perdata apabila sebelum ada penuntutan ada sebagian yg di kembalikan ke Kas BUMN tsb, shg dianggap hutang piutang. Tapi kalau sembunyi sampai ada penuntutan ya Tipikor. Jadi putusan pengadilan sifatnya case by case. Bisa dijadikan jurisprudensi tapi didepan pengadilan.

RH :
Saya sependapat, namun memang sayangnya putusan pengadilan untuk kasus Dasep (yang juga memuat dakwaan dari JPU) tidak 'bunyi' mengenai uraian niat jahat ybs. Hemat saya, hal ini kurang fair. Masukan saya bagi penegak hukum adalah, buktikan bahwa seseorang memang bersalah secara pidana, dan hukumlah dia. Jika tidak, maka berikanlah hukuman yang adil buatnya.

AI 
menurut pendapat saya, "mens rea"/ "guilty mind" hanya bisa dibuktikan apabila terjadi pelanggaran dan hanya bisa diketahui berdasarkan keyakinan hakim di depan persidangan.
Guilty minds ini tidak bisa di wacanakan diluar persidangan sebagaimana seringkali kita perdebatkan.

MT
Saya lebih dari 30 kali dihadirkan sebagai ahli atau saksi... yg dikejar2 masalah kesalahan prosedural saja...
Seharusnya yg ditanyakan, kalo bertindak begini..bisa korupsi nggak ?

Sampai vonis dan bahkan sampai ditambah vonis oleh pengadilan lebih tinggi ...tidak disebut2 perbuatan jahat apa yg dilakukan oleh penyedia atau pengelola pengadaan...
Hanya kesalahan prosedur dan ada kerugian negara... kerugian negarapun juga kadang masih debatable...

Tindak Pidana Korupsi itu apa ?

Post a Comment

0 Comments