Monday, January 22, 2018

PERKARA PERDATA DIPIDANA ?


Banyak para pengelola pengadaan di Indonesia disibukan dengan pemrosesan penegakan hukum tindak pidana korupsi, ditanya-tanya proses lelangnya dan ditanya-tanya proses kontraknya.  Pertanyaaan tersebut seharusnya dapat menyimpulkan adanya  korupsi atau tidak, bukan adanya kesalahan prosedural, bukannya adanya kesalahan pengelolaan kontrak dan kerugian negara.  Seharusnya dapat menyimpulkan adanya  kolusi, intervensi, suap dsb atau mens rea yang terbukti.
Apakah proses penegakan hukum demikian terjadi di negara-negara lain ? Penulis sampai saat ini belum menjumpai atau yang penulis tanyakan ke banyak pihak, belum ketemu negara dengan proses hukum seperti ini.
Jadi kita memberantas kesalahan pengadaan atau korupsi ?

UU berkaitan dengan pengelolaan belanja negara ( termasuk pengadaan ) dan tanggung jawab aparatur sipil negara sebagai berikut :
1.     UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2.     UU No. 15 tahun 2004 tentang BPK RI
3.     UU No. 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
4.     UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Berdasar  beberapa Undang-undang tersebut, bahwa adanya kesalahan tugas dan fungsi aparatur sipil negara yang mengakibatkan kerugian negara, harus disetor, dipulihkan kembali, bukan dipidana.
Kecuali kalau mengabaikan tidak mau mengembalikan kerugian negara.

Kenapa  para pengelola negara dalam hal ini para pengelola pengadaan dalam kesalahan prosedur diproses sebagai tindak pidana korupsi ? 
Hal ini didasarkan kepada UU no.  31  Tahun 1999 ( yang diubah dengan UU 20 tahun 2001) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tipikor ini justru lahir sebelum UU yang empat tersebut ?  Artinya beberapa UU yang baru tersebut, penyelesaiannya bukan secara pidana.  Praktek penyelesaian secara pidana, di negara-negara lain, praktek demikian tidak dijumpai atau mungkin saya belum ketemu.

Prof Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada) di Hukum Online 11 Mei 2016 menjelaskan sebagai berikut :
“...United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi UU No. 7 Tahun 2006  tidak spesifik mencantumkan unsur kerugian negara lantaran cakupan delik korupsi sudah diurai secara limitatif. Seperti, suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri tidak sah, suap sektor swasta, penggelapan di perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan kejahatan korupsi, menghalangi proses peradilan. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah mendistorsi UNCAC khususnya korupsi di sektor swasta. Lagipula, tidak satupun negara memiliki rumusan pasal korupsi seperti rumusan kedua pasal itu.”...

UU No. 1 tahun 2004 dan UU No. 15 tahun 2004 semangatnya kalau ada kerugian negara agar disetor.
UU No 30 tahun 2014 semangatnya memberi keleluasan dengan diskresi dsb serta diselesaikan secara hukum administrasi negara.
UU No. 2 tahun 2017 semangatnya tidak pidana dan diselesaikan di luar pengadilan sesuai norma berkontrak
Lalu UU No. 30 tahun 1999 kalau ada terbukti ada transaksi haram

Kemungkinan kita tidak bisa membedakan dengan tegas irisan  untuk memproses pelanggaran sebagai sekedar kesalahan dengan korupsi atau semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas korupsi.
Pengadaan di Indonesia, masih  menganut ketaatan prosedur. Ternyata prosedur itu sangat banyak  dan bahkan sering berganti.
Prosedur dari LKPP, dari Kemen PU PR, dari Kemenkeu, dari Kemendag, Kemenkes, KPPU dst.
Sehingga seseorang pengelola pengadaan, sangat mungkin bisa salah. Apalagi kalau kompetensi kita sangat terbatas dalam memahami pengadaan dan kontrak.
Bahkan satu pasal peraturan saja bisa diartikan, atau bisa dimengerti atau bisa dipahami dengan banyak pemahaman. Bisa jadi pemahaman tersebut ada yang salah, dan bahkan ada yang berakibat kerugian negara.
Dibanyak negara peraturan pengadaan, tidak begitu ketat, asal berbagai cara atau berbagai proses bisa menuju ke value for money. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan membawa manfaat bagi negeri ini.
Jadi yang lebih dipermasalahkan adalah hasilnya (out putnya ). Outputnya kalaupun salah, dinilai sebagai aspek perdata. Kalaulah ada kerugian negara diupayakan dikembalikan. Sepanjang tidak terbukti transaksi haram.
Salah bisa terjadi, yang tidak boleh adalah melakukan keserakahan.

Untuk pengelola pengadaan, karena pendapat saya ini,belum dipahami dan disepakati oleh banyak pihak, maka tetaplah taat prosedur peraturan, taat hasilnya, tidak merugikan negara dan tidak melakukan perbuatan korupsi.

Akibat kita ( para pengelola pengadaan atau penyedia ) disalah-salahkan dalam proses pengadaan, maka kita berpikir banyak untuk  tidak salah. Sehingga kita terlambat mengeksekusi pengadaan karena takut salah atau bahkan tidak usah mengeksekusi pengadaan karena takut salah.

Seharusnya kita  berpikir untuk tidak serakah ( melakukan transaksi jahat) , salah mungkin saja akan terjadi, sepanjang tidak melakukan suap, kolusi, intervensi dan sebagainya. Kalau ditemukan adanya suap, intervensi dsb  maka perlu diproses dipengadilan tipikor. Jadi di pengadilan tipikor itu membuat terang adanya suap, kolusi dsb, bukan hanya berhenti membahas prosedural dan kerugian negara saja.
Ketidaktepatan  penerapan penegakan hukum akan membawa ongkos yang besar dengan ltidak bersedianya menjadi pengelola pengadaan, lambatnya proses pengadaan,  perlu dibentuknya banyak tim pendampingan, pengadaan cenderung digagalkan saja daripada pusing, daripada masalah dst dst.
Perlu didefinisikan kembali apa itu korupsi  pengadaan ?

Kalau korupsi hanya diartikan secara formal saja atau sekedar kesalahan proses pengadaan dan terjadinya kerugian negara maka para aparatur sipil negara dan para penyedia tidak perlu terlibat dalam pengadaan pemerintah.  Besar risiko buat pribadi dan keluarganya.
Sanksi perdata berupa pemenjaraan adalah upaya paling akhir. Ultimum remedium.

  



No comments:

Post a Comment