KERUGIAN NEGARA MENJADI PIDANA KORUPSI ?

Pendapat DR Dian Puji Simatupang ( Dosen Hukum UI )

Kerugian negara yang disebabkan kesalahan administrasi diberikan kesempatan pengembalian sesuai dengan Pasal 59 UU No. 1/2004 jo. Pasal 20 UU No. 30/2014. 
Seharusnya tersistem demikian dalam simpulan hasil pemeriksaan investigatif. 

Sementara itu, terhadap dugaan suap, ancaman, dan tipuan yang dibuktikan dengan penerimaan uang tidak sah diproses pidana sesuai dengan ketentuan per-uu-an di bidang tipikor. 

Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam ranah pidana hakikatnya ditujukan pada 3 hal tadi tadi, suap, ancaman kekerasan, dan tipuan yang dibuktikan dengan penerimaan uang tidak sah
Kesalahan administrasi dan kesalahan syarat prosedur dan format yang tidak dapat membuktikan 3 hal tadi sesuai dengan per-uu-an diproses penyelesaian administrasi dan/atau perdata
Bukti permulaan yang cukup adalah audit investigatif dan hasil penyidikan yang menyimpulkan 3 hal tsb. Akan tetapi jika tafsiran yang diperdebatkan misalnya soal syarat dan prosedur apabila mengacu ke UU 30/2014 dan UU 1/2004 diselesaikan di proses administrasi dan PTUN dan/atau perdata sesuai dengan kompetensi kewenangan peradilan. 

Justru sebaiknya tdk diselesaikan di pengadilan pidana utk menentukan ini pidana perdata HAN. 
Biarkan administrasi menentukan dan dibantu Itjen dan BPKP sesuai dengan arahan Presiden RI

==============
Prakteknya banyak yang nggak cocok,,,,tegakkan keadilan .....
Carilah keserakahannya bukan mencari kesalahan prosedur pengadaan

Silahkan baca

http://www.mudjisantosa.net/2014/06/perlu-ditinjau-menghitung-kerugian.html

http://www.mudjisantosa.net/2014/07/kerugian-negara.html

http://www.mudjisantosa.net/2013/06/metodologi-penghitungan-kerugian.html

http://www.mudjisantosa.net/2012/05/hps-bisa-menjadi-kerugian-negara.html

http://www.mudjisantosa.net/2016/01/hasil-perhitungan-kerugian-negara-dapat.html