Rencana Kebutuhan

Yang dibutuhkan atau yang diinginkan ?

PELELANGAN SEDERHANA ATAU PEMILIHAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 70 TAHUN 2012

PELELANGAN SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG  SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR

Pelaksanaan pengadaan  berdasar Perpres 70 tahun 2012 yang akan banyak dilakukan adalah pengadaan langsung dan berikutnya adalah pelelangan sederhana/pemilihan langsung.

Kapan ujian sertifikasi dengan Perpres 70 tahun 2012

Sanggahan Banding ke Kepala Daerah/Menteri atau ke penerima penugasan.

 Dalam Perpres 70 tahun 2012 sanggahan banding ditujukan kepada penerima sanggahan banding yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan.

SBD LKPP hanya acuan untuk pelaksanaan pelelangan

Selama liburan Idul Fitri, ada lebih sepuluh email konsultasi dari seluruh penjuru Indonesia yang diterima menanyakan standar dokumen pengadaaan.

PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut : Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Konstribusi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada APBN

      Penggunaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak dominan lagi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Jumlahnya hanya sekitar Rp. 45 triliun (APBN 2012) atau sekitar 3,14% dari anggaran pengeluaran yang sekitar Rp.1.450 triliun. Dengan demikian bila kita tidak pinjampun, tidak mempengaruhi APBN kita. Kapan kita bertekad tidak pinjam dan sebagai negara yang berdaulat dalam APBN ?

Kewajiban sertifikasi berdasar P70 tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012, Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Biaya Perjalanan Dinas

Untuk mencari data dalam pembuatan HPS,  untuk pelatihan ULP, PPK dan SPSE, untuk klarifikasi penyedia, untuk studi banding ULP dsb diperlukan adanya anggaran untuk perjalanan dinas.  

Pengadaan Tanah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Belajar soal-soal sertifikasi PBJ Tk Dasar

Soal-soal ujian s.d. akhir September 2012 masih mengacu kepada Perpres 54 tahun 2010. Bagi yang  ingin belajar soal-soal sertifikasi PBJ Tk Dasar dan melihat hasil kemampuannya, silahkan klik di 

Penyetaraan Teknis

Penyetaraan teknis dalam Perpres 70 tahun 2012

Perhitungan Kerugian Negara

Dalam prakteknya kerugian negara sering disebut hanya kerugian negara saja, namun beberapa kasus sudah mulai sering disebut macam-macam kerugian negara

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
 

Pilih Perpres 70 tahun 2012

Rencananya bulan September 2012 ini kami akan mengadakan pelelangan, dengan adanya perubahan kedua Peraturan Presiden No.  54 tahun 2010, apakah kami  berpedoman pada Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 atau masih tetap  mengunakan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 terutama untuk nilai pengadaan s.d Rp. 200 juta ?

PPK membangun Gedung Negara

Kami sebagai PPK di instansi APBN ada dana Rp. 496 juta (akun rekening 533111) untuk anggaran 2012 untuk membangun gedung satu lantai seluas 100 meter persegi , posisi sekarang di akhir Juli dan ada liburan lebaran. Kegiatan ini harus selesai di tahun ini 2012. Bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini ?

Bolehkan penyedia (PT X) dan PPK melakukan perubahan dokumen pengadaan, termasuk draft dokumen kontrak

Bolehkah setelah penetapan pemenang dengan PT X, sebelum tandatangan kontrak, penyedia (PT X) dan PPK  melakukan perubahan dokumen pengadaan, termasuk draft dokumen kontrak.

Penunjukan langsung pekerjaan konstruksi karena adanya hak paten

Apakah pekerjaan konstruksi yang pekerjaan atau itemnya mempunyai hak paten dapat dilakukan penunjukan langsung ?

Perpres 54 telah direvisi

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perpres ini berlaku per 1 Agustus 2012

 Silahkan klik di P70/2012
Lampiran klik LampiranP70/2012

SPSE versi 3.5

1.Bug Fixing 3.2.5
2.Perbaikan Fitur Prakualifikasi

Penawaran yang dianggap sebagai peserta pelelangan dalam sistem Eproc

Setelah melihat kondisi di lapangan bahwa banyaknya pemasukaan dokumen dengan menggunakan sistem SPSE yang tidak memenuhi sebagai dokumen penawaran maka didiskusikan dengan para pakarnya dan jurukuncinya.

HPS Pengadaan Barang

Contoh

Ada  DPA/DIPA   (dokumen anggaran)   Rp.  150 juta ,  Pengadaan Barang  AC untuk SKPD Pendidikan di Jember sebanyak  30 AC

Spek X

Bagaimana HPS nya ?

Bagaimana dengan pembuatan mebelair atau perahu, termasuk pekerjaan konstruksi ?

-->

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Perpres Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.

KONTRAK KRITIS

Untuk kontrak yang pelaksanaannya ada proses dalam pengerjaannya  maka untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan,  perlu dipikirkan kemungkinan terburuk atau meminimalisir risiko. Dalam meminimalisir risiko maka perlu dicantumkan dalam dokumen pemilihan mengenai pengendalian kondisi pelaksanaan pekerjaan nantinya. Hal tersebut merupakan

Kompensasi dalam pelaksanaan kontrak

Kompensasi atau peristiwa kompensasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa adalah segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik  dari Pejabat pembuat komitmen kepada penyedia.

Metode Evaluasi Jasa Konsultan

Metode evaluasi jasa konsultan ada empat sebagai berikut simulasinya :

Pengadaan untuk Kedutaan di luar negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 

Pasal 114 

Langkah-langkah pelelangan/seleksi dilakukan sebelum tahun anggaran 2013

Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran  membuat  DIPA/DPA tahun berikutnya,  membuat kerangka acuan kerja, melakukan pemaketan  dan mencantumkan mengenai pelelangan atau seleksi yang akan dilakukan di Rencana Umum Pengadaan

OPTIMALISASI ANGGARAN

Bila dana di DIPA (APBN)  ada senilai Rp. 1 Miliar, kemudian di buat HPS  senilai Rp. 930 juta. Ketika dilelangkan penyedia yang menang senilai Rp. 890 juta dan dikontrakan senilai Rp. 890 juta. Sehingga dana DIPA ada sisa Rp. 110 juta.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Peraturan  Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD