Yang dibutuhkan atau yang diinginkan ?
Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Friday, August 31, 2012
Thursday, August 30, 2012
PELELANGAN SEDERHANA ATAU PEMILIHAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 70 TAHUN 2012
PELELANGAN
SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU
SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR
Pelaksanaan
pengadaan berdasar Perpres 70 tahun 2012
yang akan banyak dilakukan adalah pengadaan langsung dan berikutnya adalah
pelelangan sederhana/pemilihan langsung.
Tuesday, August 28, 2012
Monday, August 27, 2012
Sanggahan Banding ke Kepala Daerah/Menteri atau ke penerima penugasan.
Thursday, August 23, 2012
SBD LKPP hanya acuan untuk pelaksanaan pelelangan
Selama liburan Idul Fitri, ada lebih sepuluh email konsultasi dari seluruh penjuru Indonesia yang diterima menanyakan standar dokumen pengadaaan.
Wednesday, August 22, 2012
PERTENTANGAN KEPENTINGAN
Dalam
Perpres 70 tahun 2012 pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut : Penyedia
Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang
menjadi Penyedia Barang/Jasa.
Tuesday, August 21, 2012
Konstribusi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada APBN
Penggunaan
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak dominan lagi dalam pelaksanaan
pembangunan di Indonesia. Jumlahnya hanya sekitar Rp. 45 triliun (APBN 2012)
atau sekitar 3,14% dari anggaran pengeluaran yang sekitar Rp.1.450 triliun. Dengan
demikian bila kita tidak pinjampun, tidak mempengaruhi APBN kita. Kapan kita bertekad tidak pinjam dan sebagai negara yang berdaulat dalam APBN ?
Kewajiban sertifikasi berdasar P70 tahun 2012
Berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012, Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan
profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
Saturday, August 18, 2012
Biaya Perjalanan Dinas
Untuk mencari data dalam pembuatan HPS, untuk pelatihan ULP, PPK dan SPSE, untuk klarifikasi penyedia, untuk studi banding ULP dsb diperlukan adanya anggaran untuk perjalanan dinas.
Pengadaan Tanah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Friday, August 17, 2012
Belajar soal-soal sertifikasi PBJ Tk Dasar
Soal-soal ujian s.d. akhir September 2012 masih mengacu kepada Perpres 54 tahun 2010. Bagi yang ingin belajar soal-soal sertifikasi PBJ Tk Dasar dan melihat hasil kemampuannya, silahkan klik di
Thursday, August 16, 2012
Wednesday, August 15, 2012
Perhitungan Kerugian Negara
Dalam prakteknya kerugian negara sering
disebut hanya kerugian negara saja, namun beberapa kasus sudah mulai sering
disebut macam-macam kerugian negara
Tuesday, August 14, 2012
Pilih Perpres 70 tahun 2012
Rencananya
bulan September 2012 ini kami akan mengadakan pelelangan, dengan adanya
perubahan kedua Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, apakah kami
berpedoman pada Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 atau masih tetap
mengunakan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 terutama untuk nilai
pengadaan s.d Rp. 200 juta ?
PPK membangun Gedung Negara
Kami sebagai PPK di instansi APBN ada dana Rp. 496
juta (akun rekening 533111) untuk anggaran 2012 untuk membangun gedung satu
lantai seluas 100 meter persegi , posisi sekarang di akhir Juli dan ada liburan
lebaran. Kegiatan ini harus selesai di tahun ini 2012. Bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini ?
Sunday, August 12, 2012
Bolehkan penyedia (PT X) dan PPK melakukan perubahan dokumen pengadaan, termasuk draft dokumen kontrak
Bolehkah
setelah penetapan pemenang dengan PT X, sebelum tandatangan kontrak, penyedia (PT
X) dan PPK melakukan perubahan dokumen
pengadaan, termasuk draft dokumen kontrak.
Penunjukan langsung pekerjaan konstruksi karena adanya hak paten
Apakah pekerjaan
konstruksi yang pekerjaan atau itemnya mempunyai hak paten dapat dilakukan penunjukan
langsung ?
Wednesday, August 8, 2012
Perpres 54 telah direvisi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Perpres ini berlaku per 1 Agustus 2012
Silahkan klik di P70/2012
Lampiran klik LampiranP70/2012
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Perpres ini berlaku per 1 Agustus 2012
Silahkan klik di P70/2012
Lampiran klik LampiranP70/2012
Penawaran yang dianggap sebagai peserta pelelangan dalam sistem Eproc
Setelah melihat kondisi di lapangan bahwa banyaknya pemasukaan dokumen dengan menggunakan sistem SPSE yang tidak memenuhi sebagai dokumen penawaran maka didiskusikan dengan para pakarnya dan jurukuncinya.
Monday, August 6, 2012
HPS Pengadaan Barang
Contoh
Ada DPA/DIPA (dokumen anggaran) Rp.
150 juta , Pengadaan Barang AC untuk SKPD Pendidikan di Jember
sebanyak 30 AC
Spek X
Bagaimana HPS nya ?
Sunday, August 5, 2012
Bagaimana dengan pembuatan mebelair atau perahu, termasuk pekerjaan konstruksi ?
-->
Pekerjaan Konstruksi
adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Perpres Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
Saturday, August 4, 2012
KONTRAK KRITIS
Untuk kontrak yang pelaksanaannya ada proses dalam pengerjaannya maka untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, perlu
dipikirkan kemungkinan terburuk atau meminimalisir risiko. Dalam meminimalisir risiko maka perlu
dicantumkan dalam dokumen pemilihan mengenai pengendalian kondisi pelaksanaan
pekerjaan nantinya. Hal tersebut merupakan
Friday, August 3, 2012
Kompensasi dalam pelaksanaan kontrak
Kompensasi atau
peristiwa kompensasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa adalah
segala sesuatu yang diterima dapat
berupa fisik maupun non fisik
dari Pejabat pembuat komitmen kepada penyedia.
Metode Evaluasi Jasa Konsultan
Metode evaluasi jasa konsultan ada empat sebagai berikut simulasinya :
Langkah-langkah pelelangan/seleksi dilakukan sebelum tahun anggaran 2013
Pengguna
Anggaran/kuasa pengguna anggaran
membuat DIPA/DPA tahun
berikutnya, membuat kerangka acuan
kerja, melakukan pemaketan dan
mencantumkan mengenai pelelangan atau seleksi yang akan dilakukan di Rencana
Umum Pengadaan
Wednesday, August 1, 2012
OPTIMALISASI ANGGARAN
Bila dana di DIPA (APBN) ada senilai Rp. 1 Miliar, kemudian di buat HPS senilai Rp. 930 juta. Ketika dilelangkan penyedia yang menang senilai Rp. 890 juta dan dikontrakan senilai Rp. 890 juta. Sehingga dana DIPA ada sisa Rp. 110 juta.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
Subscribe to:
Posts (Atom)