Thursday, March 30, 2017

Tenaga ahli yang ditawarkan meninggal dalam proses pelelangan

Tanya jika pd pembuktian kualifikasi, (sistem pasca kualifikasi), tenaga ahli meninggal dunia bbrp hari sblm tgl pembuktian, apkh penyedia dpt mengajukan penggantian atau penyedia gugur krn personil kurang?

Sunday, March 26, 2017

Tenaga ahli di ganti dalam proses pelelangan

Apabila project manager mengundurkan diri dan difanti dgn project manager yang baru dengan alasan lelang terlalu lama sehingga project manager yang lama sudah bekerja di tempat lain sebaiknya penggantian tersebut dilakukan sebelum kontrak (kl pemahaman sy post bidding) atau sebaiknya sehari setelah kontrak di tandatangani ya?

Sbu ska skt dalam pekerjaan konstruksi ( maret 2017)

Untuk pekerjaan konstruksi sbu ska skt ikut aturan terbaru nya yg mana ya ?

Friday, March 24, 2017

PENAWARAN DI BAWAH 80%

Harga penawaran penyedia di bawah 80% dari HPS
lakukan
1. apakah semua item pekerjaan terpenuhi
2. cermati dan lakukan klarifikasi analisa harga satuan ( bila hasil klarifikasi penyedia tidak rugi dengan nilai total harga yang ditawarkan maka penawaran penyedia diterima )

Thursday, March 23, 2017

Pengendalian kontrak

TERLAMBAT PRESTASI MAKA UNDANG RAPAT
DAN BILA SALAH BERI SURAT PERINGATAN

Tuesday, March 21, 2017

PENGADAAN DESA

Diperlukan adanya peraturan dari bupati/walikota mengenai juknisnya..
PP 43 tahun 2014 , Pasal 105
Pengadaan barang/jasa di desa di atur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pe UU an.
Mengenai pembuatan Perbup/perwali dapat mencontoh daerah2 yang sudah pernah membuat, atau dapat mengambil Perka LKPP 13 tahun 2013 untuk dijadikan Perbup/perwali.
Perka LKPP terkait

Putus kontrak itu tidak perlu menunggu ?

Hari ini tanggal 21 Maret 2017
Putus kontrak itu tidak perlu menunggu ?
Kalo penyedia sudah diingatkan dengan surat peringatan, namun kinerjanya lambat/tidak mencapai atau bahkan tidak ada, bisa diputus kontrak tanpa perlu menunggu tanggal berkahir kontrak. Misal kontrak dari tgl 15 Jan 2017 dan berakhir kontrak tanggal 15 April 2017. ???

Putus kontrak dikenakan denda ?

Putus...denda ?
ijin bertanya pak, penyedia yg diputus kontraknya oleh ppk karena pekerjaannya tdk beres, apakah dikenakan denda ? Kontrak berakhir tgl. 10 maret 2017...jika iya brp persen pak

Penggunaan harga satuan timpang

Harga satuan timpang...
Ada kontrak gedung.. ada banyak item

Sunday, March 19, 2017

Kontrak tidak selesai setelah 50 hari ?

ada pekerjaan pembangunan jembatan.masa pelaksanaan sampai 31 des 2016.per tgl 31 des bobot yg dicapai hanya 66%.oleh PPK diberi tambahan waktu 50 hari sampai 20 februari.sampai tgl 20 feb ternyata bobot hanya mencapai 87%.menurut teman2 apa yg harus dilakukan oleh PPK (jika ada yg mau soalnya saat ini tdk ada yg mau menjadi PPK,PPK yg lalu SK nya cuman sampe 31 des 2016).untuk info,saat ini proyek tersebut lagi dalam penyelidikan kejari.

Thursday, March 16, 2017

DISUBKONTRAKKAN TANPA SEIJIN MAKA TIDAK BOLEH AMBIL UNTUNG

Di subkontrakan ?
disalah satu artikel disebutkan untuk pekerjaan yang disubkontrakkan penyedia tidak berhak memperoleh keuntungan

TINDAK LANJUT ADANYA INDIKASI PENGATURAN LELANG

Perpres  54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 83 ayat 1 e
Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Kerugian Negara di negara modern apakah termasuk sebagai perbuatan korupsi ?

Dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan UU No 7/2006,unsur kerugian negara tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi.

Kepala Kantor dapat menjadi PPK

PA dapat bertindak sebagai PPK berdasar uu no 1 tahun.2004 yaitu

Wednesday, March 15, 2017

sumber hps untuk konsultan

Salah satu acuan 
billing rate konsultan
konsultan konstruksi dan konsultan non konstruksi dari tabel INKINDO

BAGAIMANA DUNIA MODERN MEMANDANG MENGENAI KERUGIAN NEGARA

Apakah kita sedang memberantas korupsi atau sekedar memberantas kesalahan pengadaan saja ?

Kita ini sedang mencari sekedar kesalahan pengadaan atau mencari keserakahan ? 

Kerugian Negara Dalam Tipikor

Oleh: Yunus Husein

Monday, March 13, 2017

Pengadaan di BLU Rumah Sakit / Puskesma


SANKSI PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sunday, March 12, 2017

Mengenal SPSE Versi 4

Pada jadwal SPSE untuk tahapan batas akhir pembukaan penawaran tidak terblok lagi?
Alias apakah ini petunjuk bahwa semua kewenangan masalah jadwal adalah kewenangan Pokja ULP ?

Ya jadwal diserahkan spenuhnya ke Pokja ULP
ya aplikasi spse4 perpanjangan sudah bisa oleh pokja

Lelang cepat ...

Lelang cepat...
Dalam aplikasi spse untuk lelang cepat...mencantumkan ketentuan jenis pengalaman dan nilai pengalaman minimal...gimana ngisinya???

Friday, March 10, 2017

Dokumen lagi diurus ( Post bidding )

Pelelangan Konstruksi Sistem Gugur, utk TA 2017-2018. Pelelangan dilakukan pada tahun 2016 (lelang dini).

KATA " DAPAT ' DALAM UU TIPIKOR MENURUT KEPUTUSAN MK

Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Silakan klik di 
 

Data sertifikasi pbj

Data sertifikasi pbj
saat ini aplikasi data sertifikasi pbj masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga saat ini yg ada dalam portal ppsdm.lkpp.go.id baru pemegang sertifikat yg lulus tahun 2017, sedangkan utk yg lulus sebelum tahun 2017 bisa dilihat di sertifikasi.lkpp.go.id

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Pasal 3
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
(2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Thursday, March 9, 2017

PEMUTUSAN KONTRAK DILANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 93 ayat (3)
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

KONTRAK SELESAI, PENYEDIA TERBUKTI SUDAH DIKENAKAN DAFTAR HITAM

Apabila penetapan Daftar Hitam baru diketahui setelah pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penyedia dan telah dilakukan pembayaran oleh PPK, serta atas hasil pekerjaan tersebut yang telah dimanfaatkan realisasinya oleh PPK, maka atas hasil pekerjaan tersebut agar 

Wednesday, March 8, 2017

BUKU KESALAHAN PENGADAAN

BISA DIPEROLEH DI GRAMEDIA atau
menghubungi Reza  HP 0878 1312 1988   dan Ayu HP 0812 9596 5262

PERNYATAAN KERUGIAN NEGARA HANYA OLEH BPK RI SAJA

Untuk menguji kemahalan harga dengan adanya kerugian negara, harus diberlakukan metode apple to apple.

Bagaimana kabar mengenai siapa yang berhak menyatakan adanya kerugian negara ?

Denda kontrak

Untuk kontrak jasa konsultan apabila melebihi batas waktu dlm kontrak SPMK apakah bisa dikenakan denda..yg kedua apabila dlm dokumen kontraknya tdk ada ketentuan denda misalkan apakah dari total nilai kontrak  atau dari bagian kontrak yg blm selesai ..
Misalkan lap akhirnya dan CDnya blm ada srmentara batas wktunya sdh terlewati. Mksj...

Tuesday, March 7, 2017

KONTRAK DESIGN AND BUILD

Perlu kehati-hatian dalam menetapkan kontrak DB dalam pekerjaan konstruksi.
1.       Sulit mempertanggungjawabkan  mengkaitkan antara volume terpasang dengan harga satuan oleh pemeriksa atau auditor
2.       Yang ditawarkan kontraktor bukan harga satuan pekerjaan,  yang ditwarkan keutuhan konstruksi. 
3.       Penawaran yang ditwarkan bukan volume terpasang tetapi kegiatan yang akan dilakukan
Contoh, pondasi menawarkan X rupiah dalam satuan lumpsum
Hasil DED gedung nanti harus memenuhi mutu.
Tiang beton yang ditawarkan bukan kubikasi tiang beton, tetapi kebuthan berapa adanya tiang.

Monday, March 6, 2017

analisa harga satuan ( ahs ) dalam pekerjaan konstruksi, tidak perlu dilampirkan ?

SBD ( standard bidding document ) atau standar dokumen pengedaaan berdasar yang dicontohkan di dalam peraturan menteri pu pr no 31 tahun 2015 sebagai berikut :

Sunday, March 5, 2017

Usaha kecil dan non kecil dalam pekerjaan konstruksi

Usaha konstruksi  dalam membuat ijin ada usaha KECIL(K1K2K3) MENENGAH(M1M2) BESAR (B) ===> akan tetapi dalam mengadakan *PERTANDINGANNYA/KOMPETISI /TENDERNYA dperuntukan bagi usaha kecil atau non kecil

Saturday, March 4, 2017

Surat dukungan alat ? . ( evaluasi )

Alat apapun dlm lelang dengan surat Dukungan sudah tidak boleh pak... ybs akan gugur....

Thursday, March 2, 2017

Sengketa Pemutusan kontrak dan sengketa prestasi pekerjaan kontrak

Penyedia jasa konstruksi setelah diberi kesempatan 50 hari tidak selesai maka PPK memutus secara sepihak dan menyuruh MK dan PPHP untuk menghitung progres yang dicapai sampai tanggal berakhirnya kontrak. Penyedia tidak terima dengan putusan tersebut dan tetap melaksanakan pekerjaan sampai  beberapa hari dan berkirim surat  kepada PPK untuk dilakukan penghitungan bersama yang hasilnya jelas berbeda dengan MK dan PPHP karena tanggal yang berbeda dengan kondisi progres yang berbeda pula. Bagaimana mensikapi hal ini dan apa dasar hukumnya? Bagaimana sikap yang dapat dilakukan oleh PPK, PPHP dan MK agar terhindar dari permasalahan hukum.

BIMTEK / BIMBINGAN TEKNIS / TRAINING UNTUK RUMAH SAKIT / RSUD / PUSKESMAS


Evaluasi cukup 3 saja ?

Penawaran yang masuk dari 18 penyedia.
Karena metode evaluasinya sistem gugur
maka lakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran.
Setelah itu urutkan berdasar penawaran yang termurah (setelah koreksi aritmatik. Kemudian lakukan evaluasi hanya kepada 3 penawaran yang termurah.
Jadi tidak perlu semua dievaluasi.